Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
C
Reporter
  • Chandra Hamdani Noor
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk MBR hingga Juni 2025
Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk MBR hingga Juni 2025

Kabinet Indonesia Maju memberikan angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghapusan biaya BPHTB, PBG, dan PPN untuk rumah subsidi hingga Juni 2025, demi meningkatkan akses kepemilikan rumah.

#planetantara
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan Program Strategis Nasional (PSN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mempercepat pembangunan dan memangkas birokrasi perizinan, termasuk penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah di bawah

MBR
Pembebasan PBG-BPHTB: Kabar Gembira bagi Pengusaha Properti Bekasi
Pembebasan PBG-BPHTB: Kabar Gembira bagi Pengusaha Properti Bekasi

Pengusaha properti di Bekasi menyambut positif kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berharap kebijakan ini dapat mendorong penjualan dan mempercepat proses legalitas.

#planetantara
Pemkot Bengkulu Bebaskan BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Pemkot Bengkulu Bebaskan BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan pembebasan BPHTB bagi warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sebagai upaya untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

konten ai
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan uji coba percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mempermudah akses kepemilikan rumah yang layak dan legal.

#planetantara
Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025
Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025

Pemkot Palangka Raya menerbitkan Perwali yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai Februari 2025 untuk mendukung program satu juta rumah, dengan kriteria penghasilan dan luas bangu

konten ai
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot

Pemkot Bengkulu menggratiskan retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah pembangunan rumah dan mendukung program 3 juta rumah.

Perizinan
BP3 Segera Dibentuk, Percepat Pembangunan Rumah Rakyat dan Wujudkan Keadilan Sosial
BP3 Segera Dibentuk, Percepat Pembangunan Rumah Rakyat dan Wujudkan Keadilan Sosial

Pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan rumah, seperti yang disampaikan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

#planetantara
Manokwari Bebaskan BPHTB Rumah Subsidi Mulai Januari 2025
Manokwari Bebaskan BPHTB Rumah Subsidi Mulai Januari 2025

Pemkab Manokwari mulai Januari 2025 memberikan pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi maksimal Rp240 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdaftar di Kementerian Perumahan Rakyat.

Sumber Antara
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan berupa pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta

rumah
Program Strategis Nasional untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program Strategis Nasional untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Maruarar Sirait mengumumkan program strategis nasional untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan fokus pada percepatan perizinan dan optimalisasi lahan.

Pembangunan
Permen PKP 5/2025 Resmi Berlaku: Aturan Baru untuk Kemudahan MBR Memiliki Rumah
Permen PKP 5/2025 Resmi Berlaku: Aturan Baru untuk Kemudahan MBR Memiliki Rumah

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2025 tentang kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi berlaku, memberikan kemudahan akses rumah bagi MBR dengan penyesuaian penghasilan maksimal.

#planetantara