PTPN III berkomitmen reboisasi 1 juta hektare kawasan Gunung Mas dalam 5 tahun untuk mengatasi masalah banjir dan pemulihan lingkungan pasca bencana di Jabodetabek.

Peneliti LPEM FEB UI, Eugenia Mardanugraha, mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum pada industri sawit agar iklim investasi tetap terjaga dan berkontribusi besar pada perekonomian nasional.

Kelompok pemuda Pandawara Group melaporkan kendala perizinan dan dukungan pemerintah dalam aksi bersih-bersih sungai kepada Presiden Prabowo Subianto.

Satgas Garuda menyita lahan sawit seluas 3.798,9 hektare milik PT Agro Bukit di Kalimantan Tengah karena pelanggaran perizinan dan dugaan kerugian negara miliaran rupiah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam akan menertibkan reklame, baliho, dan spanduk yang melanggar Perwako Nomor 50 Tahun 2024 untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih rapi dan bersih.

Bupati Bogor mengundang Gubernur Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup untuk meninjau kondisi lingkungan di Puncak, khususnya terkait pembangunan Hibisc Fantasy yang bermasalah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menyelesaikan masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta secara bertahap, kendati terkendala aturan tumpang tindih dan proses administrasi yang panjang.

Bupati Bogor mencabut kewenangan SKPD dalam memberikan izin alih fungsi lahan di Puncak, Jawa Barat, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengevaluasi izin yang telah terbit.

Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan seluruh kegiatan pembangunan di wilayahnya sesuai rencana tata ruang melalui penerapan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), demi pembangunan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kompetensi tim penilai di industri PVML melalui "PVML Fit and Proper Test Assessor Summit 2025", guna memastikan kualitas calon pihak utama dan mendorong sektor jasa keuangan yang sehat.

Mendagri Tito Karnavian bersama Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan BPPIK sepakat awasi perizinan daerah guna mencegah korupsi, permudah birokrasi, dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 298 KKPRL untuk mendukung percepatan produksi minyak dan gas (migas) nasional, hasil sinergi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk efisiensi perizinan dan investasi.

Pemkot Bengkulu menggratiskan retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah pembangunan rumah dan mendukung program 3 juta rumah.

Pj Wali Kota Jambi akan mengadopsi sistem pelayanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB Kabupaten Bogor yang efisien dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk proses izin.

Menteri Maruarar Sirait mengumumkan program strategis nasional untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan fokus pada percepatan perizinan dan optimalisasi lahan.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan Program Strategis Nasional (PSN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mempercepat pembangunan dan memangkas birokrasi perizinan, termasuk penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah di bawah

Penjabat Bupati Buleleng memastikan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selesai dalam 30 menit dan gratis, sesuai kebijakan pemerintah pusat dan Perbup setempat.

Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen mempercepat proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program pemerintah pusat, dengan optimisme menyelesaikan proses dalam hitungan jam untuk bangunan sederhana.