Bupati Bogor Undang Gubernur Jabar dan Menteri LH Tinjau Kondisi Puncak
Bupati Bogor mengundang Gubernur Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup untuk meninjau kondisi lingkungan di Puncak, khususnya terkait pembangunan Hibisc Fantasy yang bermasalah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan Puncak. Ia mengundang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, untuk meninjau langsung kondisi di lokasi tersebut. Langkah ini diambil menyusul polemik pembangunan Hibisc Fantasy, sebuah tempat wisata yang diduga melanggar aturan perizinan dan berpotensi merusak lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung.
Keputusan untuk mengundang pejabat tingkat provinsi dan pusat ini menunjukkan keseriusan Bupati Bogor dalam menangani masalah lingkungan di Puncak. Rudy Susmanto menyatakan bahwa penanganan banjir di wilayah tersebut harus dimulai dari hulu sungai, dan kawasan Puncak memiliki peran krusial dalam hal ini. Ia menantang Gubernur dan Menteri untuk turut bertanggung jawab dalam upaya pelestarian lingkungan di kawasan tersebut.
Kunjungan Gubernur dan Menteri dijadwalkan pada Kamis (6/3). Mereka akan meninjau langsung lokasi pembangunan Hibisc Fantasy milik PT Jaswita, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang pembangunannya menimbulkan kontroversi. Pembangunan yang diduga belum memiliki izin lengkap ini menjadi sorotan karena berlokasi di lahan perkebunan teh Gunung Mas, yang berpotensi merusak ekosistem setempat.
Peninjauan Hibisc Fantasy dan Izin Pembangunan
PT Jaswita, pengembang Hibisc Fantasy, hanya memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lahan seluas 4.000 meter persegi. Sementara itu, lahan seluas 13.000 meter persegi lainnya belum dilengkapi izin yang diperlukan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama peninjauan yang akan dilakukan oleh Gubernur dan Menteri LHK.
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa ia akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Ia telah mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan izin dan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) baru yang mengembalikan kewenangan perizinan kepada kepala daerah.
Dengan Perbup ini, proses perizinan akan diawasi lebih ketat. Setelah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) di SKPD masing-masing, setiap perizinan membutuhkan persetujuan langsung dari kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan di masa mendatang.
Evaluasi Izin dan Langkah Antisipatif
Selain meninjau Hibisc Fantasy, kunjungan Gubernur dan Menteri LHK juga akan digunakan untuk mengevaluasi izin-izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Rudy Susmanto berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa semua pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Puncak, sesuai dengan aturan dan ramah lingkungan.
Dengan melibatkan Gubernur Jawa Barat dan Menteri LHK, Bupati Bogor berharap dapat menemukan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Puncak. Kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana alam di masa mendatang. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Langkah Bupati Bogor ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan masalah lingkungan di Puncak dapat teratasi dan kawasan tersebut tetap lestari.
Melalui peninjauan langsung dan evaluasi izin yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di kawasan Puncak.
