Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
Adi Lazuardi
Editor Adi Lazuardi
A
Reporter
  • Adi Lazuardi
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk MBR hingga Juni 2025
Pemerintah Gratiskan BPHTB, PBG, dan PPN untuk MBR hingga Juni 2025

Kabinet Indonesia Maju memberikan angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghapusan biaya BPHTB, PBG, dan PPN untuk rumah subsidi hingga Juni 2025, demi meningkatkan akses kepemilikan rumah.

#planetantara
Pembebasan PBG-BPHTB: Kabar Gembira bagi Pengusaha Properti Bekasi
Pembebasan PBG-BPHTB: Kabar Gembira bagi Pengusaha Properti Bekasi

Pengusaha properti di Bekasi menyambut positif kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya PBG dan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berharap kebijakan ini dapat mendorong penjualan dan mempercepat proses legalitas.

#planetantara
Pemkot Bengkulu Bebaskan BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Pemkot Bengkulu Bebaskan BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan pembebasan BPHTB bagi warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sebagai upaya untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

konten ai
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan uji coba percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mempermudah akses kepemilikan rumah yang layak dan legal.

#planetantara
Percepatan Penerbitan PBG: Reformasi Birokrasi di Sektor Perumahan
Percepatan Penerbitan PBG: Reformasi Birokrasi di Sektor Perumahan

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai bentuk reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi ma

ReformasiBirokrasi
Gratis PBG, BPHTB, dan PPN untuk MBR: Kebijakan Pro Rakyat dari Pemerintah
Gratis PBG, BPHTB, dan PPN untuk MBR: Kebijakan Pro Rakyat dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan keringanan berupa pembebasan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka mendorong kepemilikan rumah dan mengurangi kemiskinan ekstrem.

MBR
Maruarar: Waktu Tepat Miliki Rumah dengan Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat
Maruarar: Waktu Tepat Miliki Rumah dengan Kebijakan Pemerintah yang Pro-Rakyat

Menteri Perumahan Maruarar Sirait menyatakan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli rumah karena berbagai kebijakan pemerintah yang memudahkan masyarakat, termasuk penghapusan BPHTB, PBG, dan diskon PPN.

Sumber Antara
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan Program Strategis Nasional (PSN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mempercepat pembangunan dan memangkas birokrasi perizinan, termasuk penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah di bawah

MBR
DKI Jakarta Percepat Penerbitan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah
DKI Jakarta Percepat Penerbitan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemprov DKI Jakarta percepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program pemerintah pusat membangun 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan memanfaatkan teknologi dan memangkas waktu proses.

program 3 juta rumah
BPHTB Gratis Bengkulu Mulai 27 Januari 2025: Syarat dan Ketentuan
BPHTB Gratis Bengkulu Mulai 27 Januari 2025: Syarat dan Ketentuan

Pemkot Bengkulu meluncurkan program BPHTB gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai 27 Januari 2025, dengan persyaratan rumah pertama, subsidi, kredit, dan penghasilan maksimal Rp7 juta.

BPHTBgratis
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan berupa pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta

rumah
Mendagri Siapkan Penghargaan dan Sanksi Terkait Penghapusan Retribusi PBG-BPHTB untuk MBR
Mendagri Siapkan Penghargaan dan Sanksi Terkait Penghapusan Retribusi PBG-BPHTB untuk MBR

Kemendagri akan memberikan penghargaan dan sanksi kepada Pemda terkait implementasi kebijakan penghapusan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

#planetantara