Layanan PBG di Buleleng: Cepat, Gratis, dan 30 Menit Selesai!
Penjabat Bupati Buleleng memastikan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) selesai dalam 30 menit dan gratis, sesuai kebijakan pemerintah pusat dan Perbup setempat.
Buleleng, Bali (20 Januari 2024) - Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Buleleng kini lebih mudah dan cepat. Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, memastikan layanan PBG selesai hanya dalam 30 menit dan tanpa dipungut biaya sama sekali.
Kepastian ini disampaikan Lihadnyana usai meninjau langsung pelayanan PBG di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng. Percepatan dan gratisnya layanan ini, jelasnya, merupakan implementasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pekerjaan Umum. Langkah ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan pasti.
Lebih lanjut, Lihadnyana menjelaskan bahwa percepatan proses PBG, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), merupakan poin utama dalam SKB tersebut. Pemkab Buleleng telah mempersiapkan segala keperluan, mulai dari sistem dan aplikasi hingga simulasi untuk mendukung percepatan ini.
"Apabila berkas lengkap dan benar, aplikasi langsung menyetujui permohonan dan izin PBG langsung terbit. Semua proses hanya butuh 30 menit," tegas Lihadnyana. Kecepatan ini bukan hanya untuk PBG saja; pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga gratis.
Penggratisan PBG dan BPHTB untuk MBR juga tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng Nomor 39 dan 40 Tahun 2024. Ini memastikan MBR bisa mengurus PBG dan BPHTB tanpa biaya tambahan. "Artinya, MBR terbebas dari semua biaya dalam mengurus PBG dan BPHTB," tambahnya.
Salah satu pemohon PBG, Putu Tresna Hendrawan, merasakan langsung kemudahan ini. Ia mengungkapkan proses pengurusan hanya memakan waktu 30 menit berkat sistem online yang transparan. Sistem tersebut juga menunjukkan secara jelas berkas apa saja yang perlu dilengkapi.
"Pengurusan semuanya via sistem sehingga diketahui berkas yang perlu dilengkapi. Tidak ada masalah berarti dalam proses pengurusan dan retribusi PBG pun digratiskan," ujar Tresna. Ia pun sangat bersyukur atas penggratisan ini, yang membantunya memiliki rumah tanpa beban biaya tambahan. "Saya sangat bersyukur tidak ada retribusi dan BPHTB juga gratis. Ini jalan saya untuk memiliki rumah tanpa dibebani biaya,” ungkap Tresna.
Dengan demikian, kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Buleleng, khususnya MBR, yang ingin membangun atau memiliki tempat tinggal. Sistem yang cepat, transparan, dan gratis ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.
