Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DKI Jakarta Percepat Penerbitan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah
DKI Jakarta Percepat Penerbitan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemprov DKI Jakarta percepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program pemerintah pusat membangun 3 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan memanfaatkan teknologi dan memangkas waktu proses.

program 3 juta rumah
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemkab Bekasi Uji Coba Percepatan PBG, Dukung Program 3 Juta Rumah

Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan uji coba percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mempermudah akses kepemilikan rumah yang layak dan legal.

#planetantara
Kota Jambi Adopsi Sistem Cepat PBG-BPHTB Kabupaten Bogor
Kota Jambi Adopsi Sistem Cepat PBG-BPHTB Kabupaten Bogor

Pj Wali Kota Jambi akan mengadopsi sistem pelayanan cepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB Kabupaten Bogor yang efisien dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk proses izin.

Efisiensi
Pj. Gubernur Bali Desak Perda Penghapusan BPHTB untuk MBR
Pj. Gubernur Bali Desak Perda Penghapusan BPHTB untuk MBR

Pj. Gubernur Bali meminta pemerintah daerah setempat segera membuat peraturan daerah yang menghapuskan BPHTB untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai arahan SKB tiga menteri.

BPHTB
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah
Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan berupa pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta

rumah
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan
Maruarar Luncurkan PSN untuk MBR: Percepatan Pembangunan dan Perizinan

Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan Program Strategis Nasional (PSN) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mempercepat pembangunan dan memangkas birokrasi perizinan, termasuk penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah di bawah

MBR
Pj Gubernur Sumut Dorong Percepatan Program 3 Juta Rumah
Pj Gubernur Sumut Dorong Percepatan Program 3 Juta Rumah

Penjabat Gubernur Sumut meminta Pemda kabupaten/kota mempercepat realisasi program 3 juta rumah dengan membebaskan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat proses penerbitan PBG maksimal 10 hari kerja.

konten ai
Jabar Percepat Layanan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jabar Percepat Layanan PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di seluruh Jawa Barat guna meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, menargetkan implementasi serentak pada Februari 2025.

perumahan
Percepatan Penerbitan PBG: Reformasi Birokrasi di Sektor Perumahan
Percepatan Penerbitan PBG: Reformasi Birokrasi di Sektor Perumahan

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penghapusan biaya PBG, BPHTB, dan PPN untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai bentuk reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi ma

ReformasiBirokrasi
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot
Izin PBG di Bengkulu Gratis untuk MBR: Kebijakan Baru Pemkot

Pemkot Bengkulu menggratiskan retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah pembangunan rumah dan mendukung program 3 juta rumah.

Perizinan
Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025
Palangka Raya Bebaskan BPHTB untuk MBR, Mulai Februari 2025

Pemkot Palangka Raya menerbitkan Perwali yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai Februari 2025 untuk mendukung program satu juta rumah, dengan kriteria penghasilan dan luas bangu

konten ai
BP3 Segera Dibentuk, Percepat Pembangunan Rumah Rakyat dan Wujudkan Keadilan Sosial
BP3 Segera Dibentuk, Percepat Pembangunan Rumah Rakyat dan Wujudkan Keadilan Sosial

Pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan rumah, seperti yang disampaikan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.

#planetantara