Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Retribusi PBG untuk MBR Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan berupa pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program pembangunan tiga juta rumah, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta

Pembebasan Retribusi PBG untuk Warga DKI Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) memberikan kabar gembira bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Mulai sekarang, mereka yang berpenghasilan rendah akan mendapatkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini diumumkan pada Selasa, 21 Januari, dan ditujukan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Siapa yang Berhak?

Pembebasan retribusi PBG ini berlaku bagi MBR yang membangun rumah pertama mereka. Kriteria penghasilannya adalah maksimal Rp7 juta per bulan untuk yang belum menikah dan maksimal Rp8 juta per bulan untuk yang sudah menikah. Pembebasan retribusi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk menyediakan hunian terjangkau bagi warganya. Syaratnya, warga harus melengkapi semua persyaratan administrasi sesuai peraturan yang berlaku dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Bagaimana Cara Mengakses Layanan PBG?

Layanan PBG dapat diakses melalui JakEVO, sistem pendukung perizinan daerah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dan konsultasi di loket Mal Pelayanan Publik, titik layanan DPMPTSP di kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten administrasi. Informasi lebih lengkap juga tersedia di media sosial @layananjakarta.

Mengapa Kebijakan Ini Penting?

Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR di Jakarta. Kebijakan ini juga mendukung program nasional penyediaan hunian terjangkau. Pemprov DKI berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan dan mengurangi beban biaya bagi masyarakat dalam membangun rumah.

Efisiensi dan Kecepatan Layanan

Saat ini, proses perizinan PBG untuk rumah tinggal sederhana di Pemprov DKI Jakarta sudah sangat efisien. Tim Teknis Perizinan Pemprov DKI Jakarta mampu menyelesaikan proses tersebut hanya dalam waktu 17 menit 31 detik. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan efektif.

Kesimpulan

Pembebasan retribusi PBG ini merupakan langkah positif Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah dan penyediaan hunian terjangkau bagi MBR. Dengan mempermudah akses perizinan dan memangkas biaya, diharapkan semakin banyak warga berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak huni.