Layanan PBG di Bali: Cepat, Prima, dan Berpotensi Jadi Role Model Nasional
Mendagri Muhammad Tito Karnavian memuji kecepatan dan kualitas layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Gianyar, Bali, serta mendorong replikasi model tersebut di daerah lain dan pengembangan kebijakan nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi terhadap layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali. Beliau menilai layanan tersebut cepat dan prima, bahkan mencapai waktu sekitar 14 menit di Gianyar. Kecepatan ini, menurut Mendagri, didukung oleh rencana detail tata ruang digital yang dimiliki Bali.
Salah satu kunci keberhasilan layanan PBG di Bali adalah integrasi layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kelengkapan layanan ini membuat proses perizinan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Mendagri mendorong daerah lain untuk meniru praktik baik ini, dan meminta media membantu mempublikasikannya secara luas.
Selain kecepatan, Mendagri juga menyoroti pentingnya perbaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam konteks PBG. Ia mengusulkan agar kriteria MBR ditentukan berdasarkan pendapatan dan luas bangunan, bukan harga bangunan. Hal ini dikarenakan harga bangunan di berbagai daerah sangat bervariasi, misalnya perbedaan harga yang cukup signifikan antara Papua dan daerah lain.
Lebih lanjut, Tito mendorong pemerintah daerah, khususnya di Bali, untuk berkoordinasi dan mengusulkan hasil evaluasi pelayanan PBG kepada pemerintah pusat. Hasil-hasil terbaik dari evaluasi ini dapat dikaji untuk menjadi kebijakan nasional. Ia juga mengajak Pemprov Bali untuk mengusulkan berbagai pilihan desain bangunan yang sesuai dengan kearifan lokal Bali untuk MBR.
Usulan tersebut, termasuk mengenai desain bangunan yang mempertimbangkan kearifan lokal Bali, akan diajukan kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), dengan tembusan kepada Menteri PKP dan Mendagri sendiri untuk dibahas lebih lanjut. Jika disetujui, usulan tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem nasional.
Dalam kunjungannya ke Gianyar, Mendagri didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka menyaksikan langsung proses layanan PBG secara real time dan berdialog dengan pemohon serta petugas layanan. Pj. Gubernur Bali, Pj. Bupati Gianyar, Wakapolda Bali, dan sejumlah pejabat terkait lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Layanan PBG yang cepat dan prima di Bali ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.