Pemkot Bengkulu Bebaskan BPHTB untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan pembebasan BPHTB bagi warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi pertama, sebagai upaya untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu.

Kota Bengkulu, 14 Februari 2024 - Kabar gembira bagi warga Kota Bengkulu berpenghasilan rendah! Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memberikan keringanan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat kurang mampu yang ingin memiliki rumah. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, pada Jumat lalu.

Kebijakan Pembebasan BPHTB

Pembebasan BPHTB ini ditujukan khusus bagi warga yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi. Dengan kebijakan ini, masyarakat kurang mampu tak perlu lagi memikirkan biaya balik nama sertifikat, sehingga proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah dan terjangkau. "Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," jelas Nurlia Dewi.

Langkah Pemkot Bengkulu ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Pembebasan BPHTB menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan perumahan di Kota Bengkulu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Persyaratan Pembebasan BPHTB

Tentu saja, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan BPHTB ini. Syarat utamanya adalah rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi. Pembelian rumah juga harus dilakukan secara kredit, dibuktikan dengan perjanjian antara pemilik rumah dan pengembang. Terakhir, penghasilan pemohon tidak boleh melebihi Rp7 juta per bulan. "Untuk persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan surat dari perusahaan tempat bekerja, pembelian rumah dilakukan secara kredit, yang dibuktikan juga dengan perjanjian pemilik rumah dan Developer," tambah Nurlia.

Dokumen pendukung seperti surat keterangan penghasilan dari tempat kerja dan perjanjian kredit dengan pengembang menjadi bukti penting untuk pengajuan pembebasan BPHTB ini. Proses pengajuannya sendiri akan disederhanakan untuk memudahkan masyarakat.

Dukungan REI dan Percepatan Pembangunan Rumah

DPD Real Estate Indonesia (REI) Kota Bengkulu menyambut baik kebijakan ini dan mendorong Pemkot Bengkulu untuk menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) sebagai turunan dari keputusan bersama tiga menteri tentang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 3 Juta rumah.

Kerjasama antara Pemkot Bengkulu dan REI diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah subsidi dan memastikan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. REI berperan penting dalam menyediakan hunian yang sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemutihan PBB Tahun 2018 ke Bawah

Selain pembebasan BPHTB, Pemkot Bengkulu juga memberikan kabar baik lainnya. Pada tahun 2024, Pemkot Bengkulu akan melakukan pemutihan atau penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan dendanya untuk tahun 2018 ke bawah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2024.

Pemutihan PBB ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menunggak pajak untuk melunasi kewajibannya. Namun, untuk pembayaran PBB tahun 2018 ke atas, masyarakat tetap diwajibkan membayar pajak guna berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Bengkulu.

Kesimpulan

Pembebasan BPHTB dan pemutihan PBB merupakan langkah positif Pemkot Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses kepemilikan rumah dan kepatuhan perpajakan. Semoga kebijakan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Bengkulu dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.