KUA-PPAS APBD DKI 2026: Sekda DKI Harap Anggaran Berdampak Nyata bagi Warga Jakarta
Pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2026 diharapkan Sekda DKI Marullah Matali bisa menghasilkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. Bagaimana sinergi eksekutif-legislatif?
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, mengungkapkan harapannya agar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI Jakarta tahun 2026 dapat menghasilkan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Marullah, yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam sebuah rapat di Jakarta pada hari Rabu.
Marullah menekankan bahwa segala hal yang belum tuntas dalam pembahasan anggaran perlu dibahas bersama secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup warganya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus diperkuat demi kepentingan seluruh warga DKI Jakarta.
Sinergi Kuat Demi Kesejahteraan Warga
Dalam kesempatan tersebut, Marullah Matali secara tegas menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam setiap tahapan proses perencanaan anggaran. Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran bukan hanya urusan kepala dinas, TAPD, atau komisi tertentu, melainkan menyangkut kepentingan seluruh warga Jakarta.
Pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2026 diharapkan mampu melahirkan program-program inovatif dan strategis. Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendorong Jakarta menuju status kota global yang kompetitif, tetapi juga secara konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Marullah menambahkan bahwa sinergi yang telah terbentuk antara pemerintah provinsi dan DPRD harus senantiasa dijaga. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, baik yang bersifat formal maupun informal, guna memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada rakyat.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif sebagai Kunci Pembangunan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyambut baik kehadiran Sekretaris Daerah dalam rapat penting tersebut. Ia sepakat bahwa kolaborasi yang erat antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam membangun Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.
Inggard Joshua menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah milik bersama, tidak hanya domain eksekutif semata. Ia menekankan bahwa eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan sama, yaitu melayani dan memajukan ibu kota.
Kerja sama yang solid ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap alokasi dana APBD dapat dioptimalkan untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kehidupan warga Jakarta.
