Pemerintah Provinsi Papua mengingatkan penggunaan dana kampung harus tepat sasaran untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di 948 kampung.

Pemerintah Kota Surakarta membuka peluang bagi masyarakat untuk bermitra dan menyediakan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memenuhi kebutuhan 45 dapur umum untuk menjangkau 140.000 penerima manfaat.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa, resmikan jaringan listrik senilai Rp40 miliar di Desa Kelapis dan wilayah relokasi Malinau Kota, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi warga.

Perayaan Paskah 2025 di Jayawijaya diharapkan Pemkab dapat mendorong perubahan perilaku warga menuju kehidupan yang lebih baik dan mendukung program pembangunan daerah.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang berhasil mengumpulkan dana zakat Ramadhan sebesar Rp2,9 miliar dari civitas akademika, dana tersebut akan disalurkan untuk kesejahteraan warga dan pemerataan akses pendidikan.

Pemkot Surabaya memperketat pengawasan dan pendataan pendatang baru pasca libur Idul Fitri untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi dan memastikan kesejahteraan warga asli Surabaya.

Perjuangan warga Jakarta di RW kumuh untuk mendapatkan kehidupan lebih layak di tengah program penataan dan relokasi ke rusunawa yang penuh dilema.

Pemkot Jakpus berkolaborasi dengan Baznas dan perusahaan swasta untuk memperbaiki 80 rumah warga miskin melalui program bedah rumah guna mengurangi kesenjangan sosial.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melanjutkan program bedah rumah tidak layak huni (RS-RTLH) pada tahun 2025 meskipun anggaran mengalami efisiensi, dengan target perbaikan enam unit rumah.

Baznas Batam menargetkan pengumpulan zakat mal Rp24,44 miliar pada 2025 untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta optimistis dapat mencapai target tersebut.

DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh mendukung pemerintahan baru Pramono-Rano untuk mewujudkan Jakarta yang lebih sejahtera dan mengatasi berbagai tantangan kompleks perkotaan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, menjelaskan bahwa aturan pembatasan waktu hunian di Rusunawa bertujuan untuk mendorong penghuni agar mampu memiliki rumah sendiri, bukan untuk penggusuran.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendorong peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di seluruh desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga, dengan fokus pada tiga aspek utama: ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.