Komisi II DPR Dorong Optimalisasi PNBP Sektor Pertanahan di Kanwil BPN
Komisi II DPR Dorong Optimalisasi PNBP Sektor Pertanahan di Kanwil BPN

Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN untuk mengoptimalkan PNBP melalui layanan pertanahan yang transparan dan penertiban HGU/HGB.

DPR RI Tinjau BUMD dan Sengketa Lahan di Kalbar: Dorong Kemandirian Daerah dan Keadilan Agraria
DPR RI Tinjau BUMD dan Sengketa Lahan di Kalbar: Dorong Kemandirian Daerah dan Keadilan Agraria

Komisi II DPR RI mengunjungi Kalimantan Barat untuk meninjau kinerja BUMD, mengevaluasi sengketa lahan, dan mendorong desentralisasi fiskal serta keadilan agraria.

Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan
Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor pasca penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi terendah secara nasional.

Pemkab Biak dan BPN Jalin Kerja Sama, Targetkan Sertifikasi Aset Tanah Daerah Rampung 2025
Pemkab Biak dan BPN Jalin Kerja Sama, Targetkan Sertifikasi Aset Tanah Daerah Rampung 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.

Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah
Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mendesak perusahaan daerah (perusda) untuk berinovasi dan meningkatkan pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal, terutama karena ketergantungan pada pihak ketiga.

Pemkab Kotim Perbaiki Masalah HGU Perusahaan Besar Swasta Secara Bertahap
Pemkab Kotim Perbaiki Masalah HGU Perusahaan Besar Swasta Secara Bertahap

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menyelesaikan masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta secara bertahap, kendati terkendala aturan tumpang tindih dan proses administrasi yang panjang.

DPRD Kotim Desak Perusahaan Segera Kantongi HGU, Potensi BPHTB Capai Rp844 Miliar!
DPRD Kotim Desak Perusahaan Segera Kantongi HGU, Potensi BPHTB Capai Rp844 Miliar!

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak penyelesaian HGU 16 perusahaan besar swasta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari BPHTB yang berpotensi mencapai Rp844 miliar.

Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025
Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025
Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.