LIVE

Kotim Jajaki Kerja Sama Dorong Pendapatan dari BPHTB

DPRD Kotim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor BPHTB melalui kerja sama dengan BPN dan Dinas Kehutanan Kalteng, karena realisasi BPHTB tahun 2024 baru mencapai 6,95 persen dari target.

pad
DPRD Kotim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor BPHTB melalui kerja sama dengan BPN dan Dinas Kehutanan Kalteng, karena realisasi BPHTB tahun 2024 baru mencapai 6,95 persen dari target.
DPRD Kotim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor BPHTB melalui kerja sama dengan BPN dan Dinas Kehutanan Kalteng, karena realisasi BPHTB tahun 2024 baru mencapai 6,95 persen dari target. (© 2025 Antaranews)

DPRD Kotim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) baru-baru ini melakukan pendekatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil karena realisasi BPHTB di Kotim masih jauh dari target.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa kunjungan ke BPN dan Dinas Kehutanan bertujuan untuk menjajaki kerja sama guna mengoptimalkan potensi PAD dari sektor BPHTB. Angga menyatakan, "Kami sudah berkunjung ke BPN Kalteng dan Dinas Kehutanan Kalteng untuk membahas kerja sama antara legislatif dengan kedua instansi tersebut."

Potensi BPHTB Kotim yang belum tergali masih sangat besar. Komisi I menilai, realisasi BPHTB di Kotim masih sangat rendah. Pada tahun 2024, realisasi hanya mencapai Rp24.309.828.035, atau sekitar 6,95 persen dari target Rp349.985.907.600. Kondisi ini mendorong inisiatif kerja sama untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Kerja sama dengan BPN dan Dinas Kehutanan dinilai krusial. BPN memiliki peran penting dalam proses perolehan BPHTB, sedangkan Dinas Kehutanan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan BPHTB perusahaan. Dengan melibatkan kedua instansi ini, diharapkan potensi BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar dapat dioptimalkan.

Potensi BPHTB dari sektor swasta belum termaksimalkan. Tidak hanya transaksi masyarakat, potensi BPHTB yang signifikan juga berasal dari lahan dan bangunan milik perusahaan-perusahaan besar. Angga menambahkan, "Potensi di tingkatan perusahaan dinilai masih cukup besar." Oleh karena itu, kerja sama ini dirasa perlu untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kotim. Angga berharap kerja sama ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD Kotim. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan PAD dari sektor BPHTB dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.

Langkah strategis untuk masa depan Kotim. Melalui kerja sama ini, DPRD Kotim menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi potensi BPHTB menjadi langkah strategis untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Harapannya, kerja sama ini dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Ulul Maskuriah
Editor Ulul Maskuriah
U
Reporter
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

{{caption}}
DPR RI Tinjau BUMD dan Sengketa Lahan di Kalbar: Dorong Kemandirian Daerah dan Keadilan Agraria

Komisi II DPR RI mengunjungi Kalimantan Barat untuk meninjau kinerja BUMD, mengevaluasi sengketa lahan, dan mendorong desentralisasi fiskal serta keadilan agraria.

#planetantara
{{caption}}
Kaltim Genjot Diversifikasi PAD Pasca Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sektor pasca penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi terendah secara nasional.

#planetantara
{{caption}}
Pemkab Biak dan BPN Jalin Kerja Sama, Targetkan Sertifikasi Aset Tanah Daerah Rampung 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.

#planetantara
{{caption}}
Gubernur Kaltim Desak Perusda Berinovasi, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mendesak perusahaan daerah (perusda) untuk berinovasi dan meningkatkan pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal, terutama karena ketergantungan pada pihak ketiga.

#planetantara
{{caption}}
Pemkab Kotim Perbaiki Masalah HGU Perusahaan Besar Swasta Secara Bertahap

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menyelesaikan masalah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta secara bertahap, kendati terkendala aturan tumpang tindih dan proses administrasi yang panjang.

#planetantara
{{caption}}
DPRD Kotim Desak Perusahaan Segera Kantongi HGU, Potensi BPHTB Capai Rp844 Miliar!

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak penyelesaian HGU 16 perusahaan besar swasta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari BPHTB yang berpotensi mencapai Rp844 miliar.

#planetantara
{{caption}}
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen

konten ai