Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Peningkatan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan penyesuaian zona nilai tanah dan kebijakan opsen
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) gencar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Target ambisius telah ditetapkan: Rp12 miliar untuk PBB-P2 dan Rp15 miliar untuk BPHTB di tahun ini. Langkah strategis pun diambil untuk mencapai target tersebut.
Strategi Peningkatan PAD
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa sektor PBB-P2 dan BPHTB memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Salah satu strategi kunci adalah penyesuaian zona nilai tanah. Kenaikan harga tanah di PPU, yang signifikan dipengaruhi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi dasar utama penyesuaian ini. Harga tanah yang sebelumnya berkisar Rp5.000 per meter persegi, kini melonjak hingga Rp350.000 per meter persegi.
Penyesuaian ini dipayungi oleh Peraturan Bupati (Perbub) tentang tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah, yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya jelas: memberikan kepastian harga tanah bagi masyarakat dan investor, sekaligus meningkatkan potensi PAD dari sektor PBB-P2 dan BPHTB. Dengan acuan harga pasar terkini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli tanah.
Dampak Pembangunan IKN dan Kebijakan Pusat
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di PPU, terutama yang dipicu oleh pembangunan IKN, menjadi faktor pendorong utama kenaikan harga tanah. Hal ini secara langsung berdampak pada potensi peningkatan PAD dari sektor pertanahan. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada pemerintah kabupaten/kota juga memberikan kontribusi positif. Sebelumnya, Pemkab PPU hanya mendapatkan skema bagi hasil dari provinsi. Kini, Pemkab PPU berhak atas 60 persen dari opsen PKB, sementara 40 persen sisanya untuk provinsi.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab PPU optimistis dapat mencapai target PAD tahun 2025 sebesar Rp240 miliar. Optimisme ini didasari oleh capaian PAD tahun 2024 yang melampaui target, yakni mencapai Rp170 miliar dari target Rp140 miliar.
Kesimpulan
Pemkab Penajam Paser Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang terukur dan memanfaatkan momentum pembangunan IKN, dipadukan dengan kebijakan pemerintah pusat, menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi PAD dari sektor PBB-P2 dan BPHTB. Keberhasilan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat PPU.
