Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Hibah Tanah Adat Papua: Kesepakatan Adat Kunci Utama, Kata BPN
Hibah Tanah Adat Papua: Kesepakatan Adat Kunci Utama, Kata BPN

Kepala Kanwil BPN Papua tegaskan pentingnya kesepakatan pimpinan adat, kepala suku, dan masyarakat dalam proses hibah tanah adat untuk mencegah konflik di masa depan.

#planetantara
Konflik Agraria Kalbar: Pemprov Minta Bantuan DPR RI
Konflik Agraria Kalbar: Pemprov Minta Bantuan DPR RI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta Komisi II DPR RI untuk membantu menyelesaikan konflik agraria yang pelik di wilayahnya, terutama yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan.

#planetantara
LAMR Perjuangkan Hak Masyarakat Adat Riau Terdampak Penertiban Kawasan Hutan
LAMR Perjuangkan Hak Masyarakat Adat Riau Terdampak Penertiban Kawasan Hutan

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berupaya membela hak masyarakat adat yang terdampak Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Riau, dengan strategi konsolidasi dan pertemuan dengan lembaga adat lainnya.

#planetantara
Masyarakat Adat Konda Papua Barat Daya Percepat Penetapan Hutan Adat
Masyarakat Adat Konda Papua Barat Daya Percepat Penetapan Hutan Adat

Masyarakat adat Distrik Konda, Papua Barat Daya, selangkah lebih maju dalam upaya penetapan hutan adat dengan penyelesaian dokumen Perhutanan Sosial, didukung penuh oleh pemerintah daerah dan organisasi konservasi.

#planetantara
RUU Masyarakat Adat: Jurus Jitu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan?
RUU Masyarakat Adat: Jurus Jitu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan?

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

#planetantara
Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat
Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat

Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan penertiban kawasan hutan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan berdampak pada karyawan dan hak-hak masyarakat, melainkan justru akan membawa manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Kotim.

#planetantara
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

#planetantara
DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar
DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar

Anggota DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, khususnya dugaan penyerobotan lahan dan ketidakadilan skema plasma.

#planetantara
RUU Masyarakat Hukum Adat: Perlindungan dan Pemberdayaan Adat Bukan Sekadar Pengakuan
RUU Masyarakat Hukum Adat: Perlindungan dan Pemberdayaan Adat Bukan Sekadar Pengakuan

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

#planetantara
BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat
BPN Papua Barat Identifikasi 11 Bidang Tanah untuk Sertifikat Hak Pengelolaan Adat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan komunal bagi masyarakat adat, guna memberikan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka.

Sumber Antara