Menteri Maruarar Sirait akan meresmikan Asosiasi Penghuni Perumahan Subsidi, sebuah langkah baru untuk menyuarakan aspirasi dan menyeimbangkan ekosistem perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti dampak positif Program Rumah Subsidi Prabowo yang semakin dirasakan masyarakat, dengan target ambisius 350 ribu unit tahun ini.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Lampung mencatat penyaluran KPR Subsidi BTN Lampung mencapai 1.300 unit hingga Juni 2025, memacu kepemilikan rumah dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bangka gencar melakukan renovasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan 'karpet merah' bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan pro-rakyat. Simak bagaimana program ini akan mempermudah akses perumahan subsidi!

Menteri PKP Maruarar Sirait melaporkan kesiapan program KUR Perumahan, yang pertama kali hadir di Indonesia, kepada Presiden Prabowo. Skema pembiayaan baru ini siap dukung sektor perumahan.

Pemerintah Kabupaten Natuna dan pusat bersinergi dalam pembangunan rumah rakyat senilai Rp5,3 miliar untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh Batu Kapal. Simak detailnya!

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan komitmennya mendukung developer perumahan dalam merealisasikan 100 ribu unit rumah MBR. Bagaimana strategi dan tantangannya?

BP Tapera berkomitmen menuntaskan target 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini, berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka backlog perumahan nasional. Bagaimana strategi mereka?

Kementerian PKP dan OJK berkolaborasi menyederhanakan proses SLIK demi mempermudah akses KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membuka harapan baru bagi jutaan keluarga.

Gubernur Jateng mengajak pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Menteri PKP ungkap alasan lahan penjara di tengah kota yang strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat. Langkah ini sesuai perintah Presiden Prabowo.

Menteri PKP menyatakan rumah subsidi wujud keadilan sosial, memastikan akses setara hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri PUPR dan Kepala BKKBN sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh BKKBN melalui skema KPR FLPP, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mendukung pemanfaatan lahan lapas di perkotaan untuk pembangunan rumah rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, guna mengatasi krisis perumahan dan optimalisasi lahan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bertemu Mensesneg untuk membahas rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak untuk pembangunan rumah, sesuai arahan Presiden.

Pemkab Biak Numfor, Papua, selenggarakan rehabilitasi 52 rumah dan bangun 7 rumah baru untuk OAP agar layak huni pada tahun 2025, menggunakan dana Otsus Papua.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengadaan KPR bersubsidi dalam rangka mendukung program pemerintah "3 Juta Rumah", dengan target 10.000 unit di Kalsel pada 2025.

Menteri Perumahan Rakyat mengajak konglomerat Indonesia berkolaborasi bangun rumah layak huni untuk rakyat kecil, mewujudkan keadilan sosial tanpa APBN, APBD, atau BUMN.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian pertama, dan akan menindak tegas jika aturan dilanggar.