Menteri PKP, Maruarar Sirait, mendukung pemanfaatan lahan lapas di perkotaan untuk pembangunan rumah rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, guna mengatasi krisis perumahan dan optimalisasi lahan strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bertemu Mensesneg untuk membahas rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak untuk pembangunan rumah, sesuai arahan Presiden.

Pemkab Biak Numfor, Papua, selenggarakan rehabilitasi 52 rumah dan bangun 7 rumah baru untuk OAP agar layak huni pada tahun 2025, menggunakan dana Otsus Papua.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengadaan KPR bersubsidi dalam rangka mendukung program pemerintah "3 Juta Rumah", dengan target 10.000 unit di Kalsel pada 2025.

Menteri Perumahan Rakyat mengajak konglomerat Indonesia berkolaborasi bangun rumah layak huni untuk rakyat kecil, mewujudkan keadilan sosial tanpa APBN, APBD, atau BUMN.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk hunian pertama, dan akan menindak tegas jika aturan dilanggar.

Wakil Menteri PKP mengusulkan pemanfaatan tanah negara di perkotaan sebagai solusi untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit di Indonesia.

Wamen PPPA tekankan pentingnya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang holistik dan aman, serta memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan psikososial keluarga.

Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi melalui skema FLPP, dengan penghitungan penghasilan berdasarkan zonasi wilayah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghitung ulang anggaran FLPP setelah usulan penambahan kuota menjadi 350 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah subsidi berkualitas, setelah ditemukan disparitas kualitas di berbagai daerah; audit oleh BPK dan KPK dilakukan, serta ditargetkan 220 ribu unit rumah subsidi di 2025.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tambahan kuota hunian subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memastikan akses perumahan layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan Rakyat berjanji akan memasukkan pengembang perumahan subsidi yang membangun rumah berkualitas buruk ke dalam daftar hitam untuk melindungi masyarakat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan akan membuat daftar hitam pengembang rumah subsidi yang membangun hunian berkualitas buruk, guna melindungi masyarakat.

Kementerian Perumahan Rakyat dan Bank Dunia jajaki kerja sama untuk percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia, fokus pada penyediaan lahan, perizinan, dan konstruksi.

BNI berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah di Suluttenggomalut dengan menyediakan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, sebagai Ketua Komite Tapera, menggantikan Menteri PUPR, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengusulkan lahan eks BLBI seluas 3,7 hektare di Karawaci untuk dibangun rumah komersial dan rumah MBR, mendukung program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait menekankan pentingnya lahan "clean and clear" untuk program 3 juta rumah, kendati masih ada tantangan pengadaan lahan seperti di Bekasi yang masih dihuni 1000 KK.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, fokus pada pembangunan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau dengan memperhatikan kualitas lingkungan, berkolaborasi dengan IKA Unpar untuk solusi perumahan di kawasan padat penduduk.