Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghitung ulang anggaran FLPP setelah usulan penambahan kuota menjadi 350 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BP Tapera gencar meningkatkan kualitas dan keterhunian rumah subsidi FLPP, dengan capaian keterhunian hingga 93 persen di tahun 2024 dan target 80.000 unit rumah untuk pemantauan di tahun 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan dukungan BCA sangat penting untuk memperkuat pembiayaan rumah rakyat, terutama bagi pekerja informal.

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh pemetaan aset BUMN untuk dioptimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah, demi meningkatkan keterjangkauan hunian bagi masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait akan menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang terkait belum dijalankannya SKB tiga menteri soal pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR di sejumlah daerah.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta pengembang perumahan melapor ke aparat penegak hukum jika menemukan pungli oleh pegawai Kementerian PKP.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait meminta Apersi untuk membersihkan anggotanya yang menipu rakyat dalam proyek rumah subsidi dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku.

Pemerintah berencana menambah kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada Juni 2025 mendatang guna memenuhi tingginya permintaan.

Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 33.830 unit rusunawa hingga 2024 untuk memenuhi kebutuhan hunian warga berpenghasilan rendah, namun angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, meresmikan 119 unit rumah relokasi bagi warga Desa Kurau yang terdampak program penataan kawasan kumuh, dengan konsep hunian nyaman dan representatif.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, fokus pada pembangunan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau dengan memperhatikan kualitas lingkungan, berkolaborasi dengan IKA Unpar untuk solusi perumahan di kawasan padat penduduk.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan perumahan rakyat yang terjangkau dan menjawab backlog perumahan nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan dukungan penuh Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan di bawahnya terhadap Program 3 Juta Rumah, sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait berkomitmen pada program "Tanah Negara Bangunan Rakyat", memanfaatkan aset negara untuk perumahan rakyat dengan skema kepemilikan strata title, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk keberhasilan program.

Dinas Perumahan DKI Jakarta melaporkan tunggakan pembayaran sewa rusunawa mencapai Rp95,5 miliar, dengan sebagian penghuni menunggak sejak tahun 2010, dan berbagai sanksi telah diterapkan.

BP Tapera berkomitmen penuh mendukung Program 3 Juta Rumah lewat FLPP dan pembiayaan Tapera, berkontribusi pada pembangunan puluhan ribu unit rumah dan membuka lapangan kerja.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya regulasi dan skema pembiayaan berkelanjutan untuk keberhasilan Program 3 Juta Rumah, yang mendapat dukungan investasi dari UEA, Turki, Singapura, dan Qatar.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah memastikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun tidak akan menggunakan lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan nasional.