3.000 Rumah Subsidi untuk Pendamping Keluarga dan Penyuluh BKKBN

Menteri PUPR dan Kepala BKKBN sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh BKKBN melalui skema KPR FLPP, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Jakarta, 15 Mei 2024 - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR), Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, telah mencapai kesepakatan untuk mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh P3K BKKBN. Kesepakatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja lapangan yang berperan penting dalam program-program pembangunan keluarga di Indonesia. Alokasi rumah subsidi ini akan direalisasikan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Menteri PUPR, Maruarar Sirait, seusai pertemuan dengan Kepala BKKBN dan Wakil Menteri. "Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN," ujar Ara di Jakarta, Kamis. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PUPR, yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi ini.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam mendorong penyediaan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Ara Sirait menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempermudah akses masyarakat terhadap rumah subsidi, termasuk bagi TPK dan tenaga penyuluh BKKBN. "Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Rumah Subsidi: KPR FLPP untuk TPK dan Penyuluh BKKBN

Alokasi 3.000 rumah subsidi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para TPK dan penyuluh BKKBN. Dengan memiliki rumah yang layak huni, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan fokus pada tugas mereka dalam melayani masyarakat. Menteri PUPR berharap program ini dapat dimanfaatkan dengan baik melalui skema KPR FLPP yang menawarkan angsuran tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," tambah Ara Sirait. Program ini sejalan dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR.

Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah dan alokasi rumah subsidi untuk TPK dan penyuluh. Ia meyakini bahwa dengan memiliki rumah yang layak, para TPK dan penyuluh akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. "Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PUPR, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

KPR FLPP dan Kemudahan Akses Rumah Subsidi

Program KPR FLPP memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Dengan angsuran yang terjangkau dan tetap, program ini menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pembiayaan perumahan konvensional. Peningkatan kuota KPR FLPP menjadi 350.000 unit pada tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi masyarakat.

Pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap program rumah subsidi. Selain TPK dan penyuluh BKKBN, berbagai profesi lain seperti guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan, dan tenaga kesehatan masyarakat juga telah mendapatkan manfaat dari program ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kolaborasi antara Kementerian PUPR dan BKKBN, diharapkan program alokasi rumah subsidi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para TPK dan penyuluh BKKBN. Program ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dengan tersedianya rumah yang layak huni, diharapkan para TPK dan penyuluh BKKBN dapat lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan keluarga di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka dalam membantu masyarakat.