Pemprov DKI: Semua Rusun Harus Terintegrasi Transportasi Publik
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menegaskan semua rusunawa yang dibangun Pemprov DKI harus terhubung dengan transportasi publik untuk mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD).
Jakarta, 12 Mei 2024 - Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim (Chico), menyatakan bahwa seluruh rumah susun (rusun) yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib terintegrasi dengan sistem transportasi publik. Pernyataan ini disampaikan Chico di Jakarta pada Senin lalu. Ia menekankan pentingnya konsep Transit Oriented Development (TOD) agar warga penghuni rusun memiliki akses mudah dan nyaman menuju berbagai lokasi di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta, menurut Chico, tengah membahas rencana pembangunan rusunawa tambahan. Kemampuan fiskal DKI Jakarta yang kuat, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp91,34 triliun, memungkinkan pembangunan tempat tinggal bagi warganya tanpa ketergantungan penuh pada Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, Chico optimistis Pemerintah Pusat akan mendukung upaya Pemprov DKI dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menyediakan perumahan terjangkau dan terintegrasi dengan baik. Pembangunan rusunawa yang terhubung dengan transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, khususnya bagi mereka yang tinggal di rusun.
Proyek Rusunawa DKI Jakarta: Integrasi Transportasi dan Konsep TOD
Hingga tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta telah membangun 33.830 unit rusunawa yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Data ini berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta. Ke depannya, Pemprov DKI memiliki rencana ambisius untuk membangun dan merevitalisasi sejumlah rusunawa.
Dalam lima tahun mendatang, Dinas PRKP DKI Jakarta menargetkan pembangunan dan revitalisasi sembilan rusunawa. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan Rusunawa Rorotan IX tahap I dan II, Rusunawa Padat Karya tahap II, revitalisasi Rusunawa Komarudin dan Marunda cluster C, pembangunan Rusunawa Jalan Tongkol tahap II, Rusunawa Bojong Indah, Rusunawa Semper Cakung Drain tahap I, dan Rusunawa Muara Angke. Total unit yang ditargetkan mencapai ribuan unit.
Selain sembilan lokasi tersebut, Dinas PRKP DKI Jakarta masih memiliki lahan cadangan di enam lokasi lain yang akan digunakan untuk pembangunan rusunawa baru. Proses detail engineering design (DED) untuk 27 tower dengan total 5.148 unit sedang dalam tahap persiapan.
Beberapa rusunawa direncanakan akan mengadopsi konsep mixed use, di mana fasilitas umum seperti sekolah dan kantor kecamatan akan terintegrasi dalam satu kompleks. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih lengkap dan terpadu bagi penghuninya.
Tantangan dan Harapan
Meskipun Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana yang ambisius dalam pembangunan rusunawa, tantangan tetap ada. Integrasi dengan transportasi publik membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar instansi terkait. Selain itu, ketersediaan lahan dan pendanaan juga perlu diperhatikan.
Namun, dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dan dukungan dari Pemerintah Pusat, diharapkan pembangunan rusunawa yang terintegrasi dengan transportasi publik dapat terwujud. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi warga Jakarta, khususnya dalam hal aksesibilitas dan kualitas hidup.
Pembangunan rusunawa yang terintegrasi dengan transportasi publik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang modern dan berkelanjutan. Konsep TOD diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas warga.
"Ada yang akan dijadikan mixed use seperti kecamatan dibangun di atasnya sekolah dan tempat tinggal dan lainnya," ujar Chico menjelaskan rencana integrasi fasilitas umum dalam beberapa proyek rusunawa.
