DPRKP DKI Jakarta: Upaya Penyediaan Rusunawa dan Tantangannya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta terus berupaya menyediakan rusunawa terjangkau, namun terkendala keterbatasan lahan dan backlog hunian yang tinggi, sehingga rencana pembatasan masa tinggal penghuni sedang dikaji.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta terus berupaya keras menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Jakarta. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala DPRKP, Kelik Indriyanto, pada Jumat, 14 Februari. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah tingginya harga tanah dan properti di Ibu Kota.
Kebijakan Rusunawa dan Sasarannya
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 mengatur mekanisme penghunian rusunawa. Sasarannya terbagi dua: masyarakat terprogram (terdampak pembangunan, bencana, penertiban) dan masyarakat tidak terprogram/umum (MBR). Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan program bantuan untuk meningkatkan taraf hidup penghuni rusunawa. Namun, tantangan besar tetap ada.
Tantangan dan Solusi Jangka Pendek
Salah satu tantangan terbesar adalah backlog hunian di Jakarta yang mencapai 1,8 juta unit pada tahun 2021. Jumlah ini jauh melebihi kapasitas penyediaan rusunawa yang hanya sekitar 1.030 unit per tahun sejak 1993. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi faktor utama penyebabnya. Sebagai solusi jangka pendek, DPRKP sedang mengkaji wacana pembatasan masa tinggal penghuni rusunawa. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi warga lain yang membutuhkan hunian layak. Kajian ini melibatkan berbagai perangkat daerah dan diperkirakan selesai pada pertengahan tahun anggaran 2025.
Peran Rusunawa dalam Jangka Panjang
DPRKP DKI Jakarta memiliki visi jangka panjang untuk rusunawa. Rusunawa diharapkan tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai 'housing career' yang mendorong penghuni untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Program peningkatan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan alat usaha, dan pembentukan koperasi, turut mendukung hal ini. Penghuni juga difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal melalui job fair, serta kesempatan berusaha di sektor informal dan UMKM. Hal ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Rusunawa di DKI Jakarta.
Regulasi dan Masa Depan Rusunawa
UU Nomor 111 Tahun 2014 mengatur jangka waktu sewa rusunawa selama dua tahun, dengan kemungkinan perpanjangan. Namun, DPRKP berencana untuk menambahkan regulasi mengenai batas maksimal perpanjangan masa sewa. Dengan demikian, rusunawa dapat terus berfungsi sebagai solusi perumahan sementara bagi MBR, sekaligus sebagai inkubator keterampilan dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penghuninya. Harapannya, penghuni rusunawa dapat berkembang dan pada akhirnya mampu memiliki hunian sendiri yang lebih layak.
Kelik Indriyanto menambahkan, "Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun. Rusunawa diharapkan berperan sebagai 'housing career' yang merupakan solusi perumahan sementara bagi MBR atau kelompok tertentu yang belum mampu membeli rumah sendiri. Dalam jangka panjang, rusunawa juga diharapkan dapat berperan sebagai inkubator keterampilan dan usaha untuk bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sehingga selanjutnya penghuni mampu untuk beralih pada hunian milik yang terjangkau."
