Menata Asa di Lorong Kumuh Jakarta: Antara Harapan dan Relokasi
Perjuangan warga Jakarta di RW kumuh untuk mendapatkan kehidupan lebih layak di tengah program penataan dan relokasi ke rusunawa yang penuh dilema.
Di tengah gemerlap Jakarta, ribuan keluarga di RW kumuh berjuang mempertahankan hidup. Di Jakarta Selatan, gang sempit, rumah berhimpitan, dan aroma tak sedap menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak bermain di jalanan sempit, sementara orang tua berjuang memperbaiki rumah yang bocor, menghadapi dilema antara bertahan atau direlokasi.
Kebakaran Agustus 2024 di Manggarai memperparah kondisi, lebih dari 3.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Meskipun Pemprov DKI berupaya penataan, masih ada 450 RW kumuh di Jakarta (data BPS 2023). Perubahan bagi warga bukan hanya soal fisik, tetapi harapan masa depan lebih baik, seperti harapan Yuni yang telah puluhan tahun tinggal di RW kumuh Manggarai: "Kalau bisa lebih rapi dan bersih, anak-anak kita juga akan punya masa depan yang lebih baik."
Kriteria RW kumuh meliputi kepadatan penduduk, kondisi bangunan, jalan, drainase, pengelolaan sampah, dan pencahayaan. Penataan di Manggarai fokus pada tujuh RW dengan kategori kumuh tertinggi di Jakarta Selatan, sesuai Pergub No. 90 Tahun 2018. Program bedah rumah, konsolidasi tanah vertikal (KTV), dan peningkatan fasilitas umum menjadi solusi yang ditawarkan.
Menuju Jakarta Tanpa RW Kumuh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) berupaya keras untuk menghilangkan predikat kumuh di beberapa RW. Program bedah rumah menggunakan dana non-APBD dan CSR menjadi solusi bagi warga yang memilih bertahan. Konsolidasi tanah vertikal (KTV) ditawarkan sebagai alternatif penataan pemukiman. Perbaikan infrastruktur terlihat di beberapa titik, seperti jalan setapak yang diperbaiki, saluran air yang dibersihkan, dan mural yang mempercantik lingkungan.
Fasilitas umum seperti tempat sampah dan APAR juga ditambah untuk mengurangi risiko kebakaran. Pemprov DKI juga memprioritaskan pemulangan warga gusuran ke Kampung Susun Bayam. Program ini termasuk dalam 11 program prioritas 100 hari pertama kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, yang bertujuan menyediakan hunian layak. Pemerintah juga akan memanfaatkan tanah BUMD atau Pemprov DKI untuk membangun hunian terjangkau bagi warga RW kumuh.
Strategi ini diharapkan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, relokasi tetap menjadi pilihan bagi warga di kawasan berisiko tinggi, seperti bantaran sungai atau lahan pemerintah. Rusunawa Green Jagakarsa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dan MBR.
Dilema Relokasi ke Rusunawa
Rusunawa Green Jagakarsa, dengan 723 unit termasuk untuk penyandang disabilitas, menawarkan fasilitas lengkap seperti taman bermain, perpustakaan, co-working space, dan daycare. Rusunawa ini ramah lingkungan, seluas 19.886 m2 (1,5 ha), dengan anggaran Rp382 miliar. Unit tipe 36 disewakan mulai Rp865.000 (belum termasuk token dan air).
40 persen unit diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan. Lokasinya strategis, dekat dengan Pasar Pondok Labu, RS Fatmawati, dan RSUD Pasar Minggu. Wakil Gubernur Rano Karno bahkan menyebutnya lebih baik dari rusun di Singapura. Syarat penyewa adalah warga DKI Jakarta (Pergub 61 Tahun 2020).
Namun, relokasi menimbulkan dilema. Warga khawatir kehilangan komunitas dan mata pencaharian. Beban biaya rusun juga menjadi pertimbangan. Meskipun demikian, banyak juga yang bersyukur atas fasilitas yang diberikan. Perubahan di Jakarta mungkin tak instan, namun upaya penataan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kehidupan warga RW kumuh.
Jakarta mungkin tak bisa berubah dalam semalam, namun langkah-langkah kecil ini menunjukkan bahwa ibu kota terus berjuang untuk menata asa bagi mereka yang memilih menetap. Perjuangan warga di RW kumuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak masih terus berlanjut, di tengah program penataan dan relokasi yang penuh dilema.
