Menteri PANRB, Rini Widyantini, mendapat apresiasi atas komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, termasuk penyediaan hunian layak, yang kini diperluas untuk instansi lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait prioritaskan peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tidak layak huni di tahun 2025, bahkan setelah kebijakan efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) gencar menangani 24.300 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat.

Bank BTN siap menyalurkan 30.000 unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan (nakes) di delapan provinsi, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nakes dan mendukung program pemerintah.

Pemerintah luncurkan program perumahan bagi 30 ribu tenaga kesehatan di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Itjen Kemenpupr) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep, Jawa Timur, dengan total anggaran Rp109,8 miliar.

Menteri Perumahan Rakyat mengusulkan pemanfaatan lahan BUMN untuk pembangunan rumah rakyat, membuka peluang investasi asing, dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian untuk program perumahan bersubsidi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi 1.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total anggaran hampir Rp10 miliar.

Perjuangan warga Jakarta di RW kumuh untuk mendapatkan kehidupan lebih layak di tengah program penataan dan relokasi ke rusunawa yang penuh dilema.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kemenkes menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di Indonesia guna mengatasi permasalahan perumahan mereka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama kementerian terkait bahas rencana pembangunan rumah untuk guru guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Polda NTT bermitra dengan BRI dan PT Flosindo Berkat Abadi Timor untuk menyediakan rumah subsidi bagi personel Polri di NTT, demi meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kinerja mereka.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat 24.577 rumah tidak layak huni dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi masalah perumahan.

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan anggaran Rp2,9 miliar dari APBD dan pokir DPRD untuk program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2025, dengan prioritas pada rumah terdampak bencana.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta masifnya sosialisasi rusunawa kepada warga yang tinggal di kawasan kumuh, guna mengatasi masalah permukiman tidak layak huni di Jakarta.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan perumahan rakyat yang terjangkau dan menjawab backlog perumahan nasional.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang menaikkan insentif likuiditas makropudensial menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program pembangunan perumahan tiga juta rumah, sesuai amanat UU P2SK.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) menyebut pembangunan rumah secara besar-besaran sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, dengan target tiga juta rumah per tahun.