24.577 Rumah Tidak Layak Huni di Kalsel, Pemprov Minta Kolaborasi Semua Pihak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat 24.577 rumah tidak layak huni dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi masalah perumahan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menghadapi tantangan besar dalam menyediakan perumahan layak huni bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 24.577 unit rumah tidak layak huni di Kalsel. Angka ini merupakan bagian dari total kesenjangan rumah yang dibutuhkan, yang mencapai angka fantastis 229.503 unit. Situasi ini mendorong Pemprov Kalsel untuk menggalang kolaborasi guna mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Beliau menekankan perlunya kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalsel, asosiasi pengembang, sektor swasta, dan perbankan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana APBN dan APBD yang menjadi kendala utama dalam mengatasi masalah ini.
Sebagai langkah awal, Disperkim Provinsi Kalsel telah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan tema "Kolaborasi bersama dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, terjangkau, layak dan berkelanjutan." Rakortek ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan program inovatif untuk mengatasi permasalahan perumahan di Kalimantan Selatan. Syarifuddin berharap kegiatan ini dapat menyinkronkan langkah dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Kolaborasi Antar Pihak untuk Perumahan Layak Huni
M. Syarifuddin menegaskan pentingnya penyelarasan program dengan 17 program prioritas nasional, termasuk pembangunan hunian berkualitas dan sanitasi yang baik, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan. Ia mengakui bahwa tantangan ini sangat kompleks dan memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan.
Pemprov Kalsel mengajak pemerintah daerah, mitra non-pemerintah, asosiasi pengembang, sektor swasta, dan perbankan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat krusial mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Program pembangunan tiga juta rumah yang digulirkan oleh Presiden, terdiri dari satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan, menjadi acuan penting dalam upaya ini.
Untuk mempercepat program tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi pendukung, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Selain dukungan regulasi, Syarifuddin juga menekankan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. "Masih banyak daerah yang belum memiliki kesamaan persepsi dan tindak lanjut terkait pelaksanaan SPM, sehingga perlu perhatian lebih dari semua pihak," ungkap Syarifuddin.
Ketidakseragaman dalam pemahaman dan implementasi SPM menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap perumahan layak huni. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi di antara pemerintah daerah agar implementasi SPM dapat berjalan efektif dan konsisten.
Pemprov Kalsel berharap Rakortek ini dapat menghasilkan output positif berupa rencana aksi yang konkrit dan terukur dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan perumahan yang kompleks ini.
Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan permasalahan rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan dapat segera teratasi dan masyarakat dapat menikmati tempat tinggal yang layak dan nyaman.
