IAGI Usul Pemerintah Bentuk Lembaga Khusus untuk Geologi Indonesia
Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani isu geologi di Indonesia, mengingat pentingnya hal tersebut untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam.
Jakarta, 20 Februari 2024 - Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menyerukan pembentukan badan khusus pemerintah untuk menangani permasalahan geologi di Indonesia. Usulan ini muncul mengingat urgensi isu geologi dalam konteks mitigasi bencana, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketua IAGI, STJ Budi Santoso, menyampaikan usulan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) daring bersama DPR RI pada Kamis lalu.
Menurut Budi Santoso, persoalan geologi Indonesia sangat mendesak karena berkaitan erat dengan berbagai bahaya geologis. Hal ini mencakup konservasi lingkungan, pengelolaan air tanah, dan pemanfaatan sumber daya geologi lainnya, termasuk zona laut, zona ekonomi eksklusif, batas landas kontinen, batas negara, serta tata ruang perkotaan. Ia menekankan bahwa meskipun Badan Geologi saat ini telah berupaya menangani berbagai isu tersebut, kapasitas dan kapabilitasnya masih jauh dari yang dibutuhkan.
"Bukan berarti pada saat ini proses-proses tadi tidak atau belum dilakukan, itu sudah. Itu dilakukan oleh rekan-rekan di Badan Geologi, tetapi yurisdiksi, kapasitas, kapabilitas itu masih jauh dari yang seharusnya," ungkap Budi Santoso.
Badan Geologi dan Keterbatasannya
Saat ini, Badan Geologi berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, Budi Santoso menyoroti keterbatasan Badan Geologi dalam menjalankan fungsinya. Badan Geologi memiliki 471 pemangku kepentingan, lebih dari 90 persen di antaranya berasal dari luar institusi. Kondisi ini, menurutnya, membuat Badan Geologi kurang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat memaksa, sehingga peraturan-peraturan penting, seperti peta kerawanan bencana, rentan dilanggar.
"Harapannya, hal tersebut akan dengan sendirinya sebagai konsekuensi logis. Jika ada undang-undangnya, maka ada badan yang mengemban amanatnya," ujarnya.
Oleh karena itu, IAGI mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang lebih memadai dalam menangani isu-isu geologi.
Urgensi Undang-Undang Geologi
Selain pembentukan lembaga khusus, IAGI juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Geologi. UU Geologi dianggap penting untuk menentukan batas-batas kewenangan dan mengharmonisasikan berbagai sektor industri yang terkait dengan geologi, seperti pertambangan mineral, energi, perkebunan, dan pertanian.
"Hanya dengan memiliki undang-undang kegeologian yang memuat semua referensi itu, maka undang-undang sektor yang ada itu bisa diintegrasikan, bisa diharmonisasikan. Jadi bukan sesuatu yang tumpang tindih, tapi justru mencoba mengintegrasi, mengharmonisasi hal yang ada dan juga mengisi jika masih ada gap regulasi di sana," jelas Budi Santoso.
Dengan adanya UU Geologi, diharapkan dapat tercipta integrasi dan harmonisasi regulasi di berbagai sektor, sehingga pengelolaan sumber daya geologi dan mitigasi bencana geologis dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.
Kesimpulannya, usulan IAGI ini menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap isu geologi di Indonesia. Pembentukan lembaga khusus dan pengesahan UU Geologi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negara dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi sumber daya geologi secara berkelanjutan.
