DPR Dorong Pembentukan Instansi Tunggal Keamanan Laut Indonesia
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah membentuk instansi tunggal untuk menjaga keamanan laut Indonesia guna meminimalisir kerugian negara akibat aktivitas ilegal dan memperkuat kedaulatan maritim.
Jakarta, 11 Februari 2024 - Komisi I DPR RI menekankan perlunya Indonesia memiliki instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalkan kerugian negara akibat berbagai aktivitas ilegal di perairan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan atau Aher, menyatakan urgensi pembentukan instansi tunggal ini dalam rapat kerja dengan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra; Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan; dan Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus. Aher menyoroti keberadaan lebih dari enam instansi yang saat ini terlibat dalam keamanan dan penegakan hukum di laut, termasuk TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Perlunya Instansi Coast Guard Tunggal
"Urgensi instansi tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan laut sangat diperlukan," tegas Aher. Ia menambahkan bahwa model coast guard tunggal seperti di negara lain lebih efektif. Saat ini, Bakamla RI seringkali mewakili Indonesia sebagai coast guard, seperti terlihat dalam pernyataan bersama Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping akhir tahun lalu.
Namun, Aher menekankan perlunya penguatan kelembagaan Bakamla. "Kekuatan kelembagaan Bakamla RI sebagai coast guard Indonesia perlu dikokohkan lagi melalui sejumlah instrumen," ujarnya. Ia menyarankan agar Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut ditingkatkan menjadi undang-undang. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat legitimasi Bakamla dan menghadapi dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks.
Pentingnya Penguatan Regulasi dan Kedaulatan Maritim
Aher juga menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk menjaga kedaulatan laut NKRI dan potensi ekonomi di dalamnya. Hal ini mencakup pencegahan gangguan asing dan aktivitas penyelundupan barang ilegal yang merugikan pelaku ekonomi lokal. Pembentukan instansi tunggal diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan ini secara lebih efektif dan terintegrasi.
Dengan adanya instansi tunggal, diharapkan koordinasi antar lembaga terkait keamanan laut akan lebih optimal. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan penegakan hukum di laut, sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir. Selain itu, pembentukan instansi tunggal juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.
Dampak Positif Instansi Tunggal
- Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut.
- Pengurangan potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal.
- Penguatan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
- Koordinasi antar lembaga yang lebih optimal.
- Perlindungan lebih baik bagi pelaku ekonomi lokal.
Kesimpulannya, pembentukan instansi tunggal untuk keamanan laut merupakan langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan upaya ini dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran maritim Indonesia.
