DPR Bahas RUU Keamanan Laut, Perkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia
Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Bakamla untuk membahas RUU Keamanan Laut guna memperkuat peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia yang andal dan responsif.
JAKARTA, 3 Maret 2024 - Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah. RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, sebuah langkah krusial mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, memimpin rapat dan menjelaskan bahwa RUU ini bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang lebih kuat dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Indonesia, dengan mayoritas wilayahnya berupa lautan, membutuhkan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional di laut.
Pembahasan RUU ini didorong oleh urgensi penguatan peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia. Saat ini, Bakamla telah menjalankan fungsi tersebut, namun kebutuhan akan payung hukum yang jelas dan kuat semakin mendesak untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan laut, baik dari aktor negara maupun non-negara.
Penguatan Peran Bakamla sebagai Coast Guard
Ahmad Heryawan menekankan perlunya legitimasi hukum bagi Bakamla sebagai coast guard Indonesia. "Keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya coast guard Indonesia yang sampai saat ini kalau lihat paparan tadi belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa coast guard Indonesia atau lembaga yang mana coast guard Indonesia tersebut," ujarnya. RUU Keamanan Laut diharapkan dapat menjawab hal tersebut.
Ia juga menyinggung joint statement Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping akhir tahun lalu, sebagai salah satu contoh pentingnya peran coast guard yang kuat dan terlegitimasi. Dengan adanya RUU ini, Bakamla akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Hal senada disampaikan Laksda TNI Irvansyah. Ia menyatakan bahwa sejak awal, Bakamla telah diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai coast guard Indonesia. "Saat ini dibutuhkan penguatan regulasi untuk penguatan Bakamla sebagai Indonesia coast guard yang andal, adaptif, dan responsif," ucapnya. Ia berharap RUU ini akan menjadikan Bakamla sebagai coast guard yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara utuh dan komprehensif.
Dukungan dari Menko Kumham
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra juga telah merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut Indonesia dengan kewenangan penegakan hukum di laut. Ia menekankan pentingnya RUU Keamanan Laut untuk mewujudkan hal tersebut.
Yusril berharap pembahasan RUU Keamanan Laut dapat berjalan cepat dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024—2029. Menurutnya, kehadiran coast guard yang kuat sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
RUU Keamanan Laut ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah perairannya. Dengan adanya regulasi yang kuat, Bakamla dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan di laut.
Melalui RUU ini, Indonesia berupaya untuk memastikan keamanan lautnya terjaga dengan baik, melindungi sumber daya alam, dan menegakkan hukum di wilayah perairan negara. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas regional dan internasional.
