Bakamla Berharap Menjadi Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Penegakan Hukum di Laut

Kepala Bakamla RI berharap Bakamla ditetapkan sebagai coast guard Indonesia agar penegakan hukum di laut lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, menyampaikan harapannya agar Bakamla ditetapkan sebagai penjaga keamanan laut atau coast guard Indonesia. Penetapan ini diharapkan memberikan Bakamla kewenangan penuh dalam penegakan hukum di laut, sehingga dapat beroperasi secara lebih optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Irvansyah usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan Bakamla RI. RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (3/3).

Irvansyah menekankan pentingnya penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi dan kementerian/lembaga. Hal ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kewenangan Penegakan Hukum yang Lebih Optimal

Saat ini, Bakamla belum memiliki kewenangan penyidikan dalam menindak pelanggaran hukum di laut. "Jadi selama ini kami tangkap, bawa ke darat, serahkan ke penyidik. Kami enggak bikin berkasnya, enggak bikin BAP (berita acara pemeriksaan). Ya, cuma serahkan ke sana, ini terserah di darat, mau disidiknya, mau dihukum, mau dilepas, mau diapa itu, kami enggak bisa kendalikan lagi, tidak punya hak atau kewenangan untuk intervensi," papar Irvansyah.

Dengan menjadi coast guard, Bakamla diharapkan dapat melakukan penyidikan sendiri, sehingga proses penegakan hukum di laut dapat lebih efisien dan efektif. Tidak akan ada lagi tumpang tindih kewenangan dan pemeriksaan berulang, yang dapat mengganggu pengguna laut dan meningkatkan biaya operasional mereka.

Selain penegakan hukum, Irvansyah juga berharap Bakamla dapat berperan dalam pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR) di laut, berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

RUU Keamanan Laut sebagai Landasan Hukum

Untuk mewujudkan hal tersebut, Irvansyah menekankan pentingnya RUU Keamanan Laut sebagai payung hukum bagi Bakamla sebagai coast guard Indonesia. Saat ini, Bakamla belum memiliki undang-undang sendiri, melainkan hanya mengacu pada Undang-Undang 32 tentang Kelautan dan Undang-Undang 17 tentang Pelayaran.

RUU Keamanan Laut diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh kewenangan yang terkait dengan keamanan laut, sehingga Bakamla dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan terintegrasi. "Mudah-mudahan undang-undang ini segera disetujui langsung Bakamla sebagai coast guard," harap Irvansyah.

Dengan adanya RUU ini, diharapkan Bakamla dapat menjalankan tugasnya sebagai coast guard Indonesia secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kepastian hukum dan keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Keuntungan Penetapan Bakamla sebagai Coast Guard:

• Penegakan hukum di laut yang lebih optimal dan terintegrasi.
• Pengurangan tumpang tindih kewenangan antar instansi.
• Efisiensi dan efektivitas proses penegakan hukum.
• Kepastian hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
• Peran aktif dalam pencarian dan penyelamatan (SAR).