Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Bakamla Pimpin Rapat Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional
Bakamla Pimpin Rapat Penguatan Sistem Informasi Keamanan Laut Nasional

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar rapat dengan delapan instansi untuk membahas penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional yang terintegrasi dan responsif.

KSAL Tekankan Sinergi Antar Lembaga untuk Keamanan Laut Indonesia
KSAL Tekankan Sinergi Antar Lembaga untuk Keamanan Laut Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mengamankan perairan Indonesia karena keterbatasan kapal dan anggaran TNI AL.

DPR Desak Pembentukan Coast Guard: Atasi Tumpang Tindih Kewenangan Maritim
DPR Desak Pembentukan Coast Guard: Atasi Tumpang Tindih Kewenangan Maritim

Komisi I DPR RI mendesak pembentukan Coast Guard untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum maritim di Indonesia.

Bakamla Rekomendasikan UU Keamanan Laut untuk Perkuat Kedaulatan Maritim Indonesia
Bakamla Rekomendasikan UU Keamanan Laut untuk Perkuat Kedaulatan Maritim Indonesia

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, merekomendasikan UU Keamanan Laut dan pembentukan Indonesia Coast Guard untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia.

DPR Bahas RUU Keamanan Laut, Perkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia
DPR Bahas RUU Keamanan Laut, Perkuat Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia

Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Bakamla untuk membahas RUU Keamanan Laut guna memperkuat peran Bakamla sebagai coast guard Indonesia yang andal dan responsif.

Usulan UU Keamanan Laut: Bentuk Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Pengawasan Maritim
Usulan UU Keamanan Laut: Bentuk Coast Guard Indonesia untuk Optimalkan Pengawasan Maritim

Pemerintah mengusulkan UU Keamanan Laut untuk membentuk Sea and Coast Guard Indonesia guna mengatasi inefisiensi pengawasan maritim dan kerugian negara hingga Rp40 triliun akibat aktivitas ilegal di laut.

DPR Dorong Pembentukan Instansi Tunggal Keamanan Laut Indonesia
DPR Dorong Pembentukan Instansi Tunggal Keamanan Laut Indonesia

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah membentuk instansi tunggal untuk menjaga keamanan laut Indonesia guna meminimalisir kerugian negara akibat aktivitas ilegal dan memperkuat kedaulatan maritim.

Ombudsman RI: Kajian Mendalam Pemanfaatan Ruang Laut Indonesia
Ombudsman RI: Kajian Mendalam Pemanfaatan Ruang Laut Indonesia

Ombudsman RI tengah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang laut di Indonesia, merespon maraknya pemagaran laut ilegal di berbagai wilayah, yang diduga akibat ego sektoral antar kementerian.