Perhapi Dukung Penerapan Good Mining Practice di Tengah Tantangan Industri Pertambangan

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berkomitmen mendukung penerapan praktik pertambangan yang baik dan benar, di tengah berbagai tantangan seperti aktivitas ilegal, regulasi baru, dan revisi UU Minerba.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), organisasi profesi para ahli pertambangan, menegaskan komitmennya dalam mendukung penerapan good mining practice di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, di Jakarta, Jumat (24/1). Pernyataan ini disampaikan tak lama setelah pelantikan pengurus baru Perhapi periode 2024-2027 pada Kamis (23/1/2025).

Perhapi menyadari bahwa industri pertambangan nasional saat ini menghadapi tantangan kompleks. Dinamika geopolitik global dan nasional, fluktuasi harga komoditas, dan sorotan publik atas kasus-kasus pelanggaran hukum di sektor ini menjadi beberapa kendala utama.

"Masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, korupsi, dan kasus pidana lain di sektor ini menjadi perhatian serius," ungkap Widhy. Ia juga menyoroti beberapa kebijakan baru yang berdampak pada operasional tambang, terutama terkait perizinan kehutanan dan lingkungan hidup, serta regulasi fiskal yang menambah beban biaya bagi pelaku usaha.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah kewajiban B40 dan pencabutan subsidi pemerintah untuk pengadaan FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Widhy menjelaskan, "Pelaku usaha selalu siap melaksanakan kebijakan pemerintah, namun pencabutan insentif FAME perlu dipertimbangkan ulang agar tidak menambah beban biaya."

Rencana revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) juga menjadi kekhawatiran. Kewajiban menyimpan 100 persen DHE di dalam negeri selama setahun, jika benar diterapkan, akan sangat memberatkan arus kas perusahaan tambang.

Selain itu, rencana revisi keempat UU Minerba juga menuai perhatian. Usulan prioritas perizinan untuk perguruan tinggi dan UMKM mendapat kritik dari Perhapi. "Perhapi meminta rencana ini dikaji lebih mendalam," tegas Widhy. Wakil Ketua Umum Perhapi, Resvani, menambahkan pentingnya mendorong industrialisasi hilir di sektor pertambangan, tidak hanya sebatas pengolahan mainstream, tetapi juga pengembangan ekosistem industri yang lebih luas.

Kesimpulannya, Perhapi menekankan pentingnya good mining practice dan menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap pelaku usaha. Tantangan yang ada memerlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan keberlanjutan industri pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.