Maraknya Tambang Ilegal Ancam Citra Timah Indonesia di Pasar Global

Direktur Utama PT Timah dan Komisi VI DPR RI bahas solusi atasi tambang ilegal timah yang merajalela dan merusak citra Indonesia di mata dunia.

Jakarta, 15 Mei 2024 - Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas maraknya penambangan ilegal dan penyelundupan timah di Indonesia. Permasalahan ini dinilai merusak citra Indonesia sebagai produsen timah terbesar di pasar global. RDP tersebut membahas apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana upaya untuk mengatasi masalah ini.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya regulasi dan pengawasan dalam industri timah Indonesia. "Indonesia masih memiliki tantangan signifikan dalam mengatur komoditas timah," ujarnya dalam RDP di Jakarta. Lemahnya pengawasan ini berdampak pada maraknya tambang ilegal, penyelundupan, kerugian negara, dan tergerusnya citra Indonesia di kancah internasional.

Anggia juga menyoroti ketidakmampuan Indonesia untuk menentukan harga timah dunia, yang masih bergantung pada bursa timah global. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola industri timah nasional.

Upaya PT Timah Atasi Tambang Ilegal

Restu Widiyantoro memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan PT Timah untuk memberantas tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan. "Kami akan melakukan perbaikan tata kelola pengamanan IUP perusahaan," katanya. Aktivitas tambang ilegal ini mengganggu kinerja operasional PT Timah, meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya penertiban sebelumnya.

Beberapa upaya yang telah dilakukan PT Timah antara lain memberikan imbauan dan mengusir penambang ilegal dari IUP, menarik ponton tambang ke pinggir pantai, membongkar ponton oleh pemiliknya, serta membongkar peralatan tambang oleh tim gabungan. Barang bukti dan pelaku tambang ilegal kemudian diamankan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

PT Timah juga menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, dukungan dari Komisi VI DPR RI sangat diharapkan agar PT Timah dapat berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Tantangan Regulasi dan Pengawasan

RDP tersebut juga membahas tantangan dalam regulasi dan pengawasan industri timah. Lemahnya pengawasan membuka celah bagi praktik tambang ilegal dan penyelundupan. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan merusak reputasi Indonesia di pasar internasional.

Komisi VI DPR RI menekankan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mencegah praktik tambang ilegal. Selain itu, perbaikan regulasi dan tata kelola industri timah juga menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi permasalahan ini.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem industri timah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri timah dan melindungi kepentingan nasional.

Perbaikan Tata Kelola Industri Timah

Untuk mengatasi permasalahan tambang ilegal dan penyelundupan timah, diperlukan perbaikan tata kelola industri timah secara menyeluruh. Perbaikan ini meliputi aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan industri timah juga menjadi sorotan.

Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain memperkuat regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan timah, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, serta menindak tegas para pelaku tambang ilegal dan penyelundupan. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya ini.

Dengan perbaikan tata kelola industri timah yang komprehensif, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan melindungi lingkungan dari dampak negatif penambangan ilegal.

PT Timah berharap dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk mendukung kinerja perusahaan dalam mengatasi permasalahan tambang ilegal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya ini.