RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus
Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut
Jakarta, 17 Februari 2024 - Dalam perkembangan terbaru, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) mendapat sorotan. Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI memutuskan untuk memberikan izin pertambangan kepada berbagai pihak, termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, guna mendukung perguruan tinggi.
Izin Tambang untuk Kemajuan Perguruan Tinggi
Ketua Panja RUU Minerba, Martin Manurung, mengumumkan kebijakan ini dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan. RUU ini merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dengan perubahan keempat yang mencakup pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta demi kepentingan perguruan tinggi. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mendorong kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Perubahan ini bukan hanya sebatas memberikan akses kepada perusahaan besar. RUU Minerba juga berupaya mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, mulai dari koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien, terutama bagi BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak.
Hilirisasi dan Demokrasi Ekonomi
RUU Minerba juga mendorong percepatan hilirisasi, sebuah strategi kunci untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dengan memberikan akses kepada perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta inovasi dan pengembangan teknologi di sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerataan dan keadilan ekonomi, yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia.
Revisi UU Minerba dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Revisi UU Minerba kali ini bersifat kumulatif terbuka, mengingat UU Minerba telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dua putusan dikabulkan secara bersyarat. Oleh karena itu, DPR melakukan revisi untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, DPR juga menambahkan substansi lain yang dianggap perlu secara hukum.
Beberapa perubahan substansial meliputi revisi Pasal 51 dengan penambahan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas”. Perubahan ini mengatur pemberian prioritas kepada ormas keagamaan pada Pasal 51 ayat (3) huruf c. Selain itu, DPR juga menambahkan Pasal 51A yang secara khusus mengatur peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Kesimpulan
RUU Minerba yang tengah dibahas ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan pengembangan pendidikan tinggi. Dengan memberikan akses pertambangan kepada BUMN, BUMD, swasta, dan bahkan perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif untuk kemajuan Indonesia. Namun, pengawasan dan regulasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, mencegah eksploitasi, dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.
