Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak
Jakarta, 19 Februari 2024 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyatakan hormatnya terhadap keputusan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi tersebut membatalkan rencana pemberian izin pengelolaan tambang langsung kepada perguruan tinggi.
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Togar M. Simatupang, saat dikonfirmasi oleh ANTARA menjelaskan, "Kementerian menghormati arah kebijakan yang diberikan, yakni bukan bertindak langsung, tetapi perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya tambang."
Manfaat Bagi Riset dan Pengembangan
Lebih lanjut, Togar menjelaskan bahwa bantuan dari hasil usaha tambang akan sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan yang relevan dengan industri pertambangan. "Hal ini akan membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan," tegas Togar.
Sebelumnya, sempat ada wacana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Namun, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk memberikan IUP kepada pihak ketiga, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta.
Perguruan Tinggi sebagai Penerima Manfaat
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada tanggal 17 Februari 2024, menyatakan, "Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kami tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi." Dengan demikian, perguruan tinggi akan berperan sebagai penerima manfaat dari kegiatan pertambangan.
Supratman menambahkan bahwa pihak ketiga yang mendapatkan IUP akan memberikan dukungan kepada perguruan tinggi, terutama dalam hal pendanaan riset dan beasiswa bagi mahasiswa. "Terutama untuk penyediaan dana riset, termasuk yang menyangkut pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," ucapnya.
Kesimpulan
Keputusan ini menandai perubahan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia. Perguruan tinggi tidak lagi secara langsung terlibat dalam pengelolaan tambang, tetapi akan mendapatkan manfaat berupa dukungan dana riset dan beasiswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan riset dan pengembangan di bidang pertambangan serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Dengan demikian, fokus perguruan tinggi dapat tetap tertuju pada tugas utamanya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sementara pengelolaan tambang diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut. Skema ini diharapkan dapat menciptakan sinergi positif antara sektor pendidikan dan industri pertambangan.
