Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
Larangan Pindahtangan IUP Tambang untuk UKM: Dorong Lahirnya Pengusaha Baru
Larangan Pindahtangan IUP Tambang untuk UKM: Dorong Lahirnya Pengusaha Baru

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan pindahtangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UKM guna mendorong lahirnya pengusaha baru di daerah dan mencegah praktik jual beli izin.

#planetantara
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B
Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B

UU Minerba yang baru memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) mengelola lahan tambang batu bara di luar wilayah eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), memberikan akses lebih luas pad

#planetantara
Bahlil: Revisi UU Minerba, Jihad Konstitusi demi Kemakmuran Rakyat
Bahlil: Revisi UU Minerba, Jihad Konstitusi demi Kemakmuran Rakyat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengesahan revisi UU Minerba sebagai 'jihad konstitusi' untuk memastikan kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#planetantara
DPR Buka Peluang Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi dan UKM
DPR Buka Peluang Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi dan UKM

Badan Legislasi DPR mempertimbangkan pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada perguruan tinggi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang dan mendorong perekonomian.

kesejahteraan masyarakat
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?
RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?

Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut.

konten ai