RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR
Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.
Jakarta, 17 Februari 2024 - RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mendapat lampu hijau untuk dibahas lebih lanjut. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk membawa RUU ini ke Rapat Paripurna DPR, yang dijadwalkan pada Selasa, 18 Februari 2024. Keputusan ini diambil setelah rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta.
Tujuan dan Latar Belakang Revisi
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan persetujuan atas pembahasan lebih lanjut RUU Minerba ini. RUU ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sasaran pemberdayaan meliputi BUMN, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, koperasi, perguruan tinggi, usaha kecil dan menengah (UKM), dan perseorangan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili pemerintah, juga menyatakan dukungan penuh terhadap RUU ini dan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat II.
Revisi UU Minerba ini bukan tanpa alasan. Undang-Undang Minerba sebelumnya telah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dan dua di antaranya dikabulkan dengan syarat. Oleh karena itu, revisi ini menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Perubahan Substansial dalam RUU Minerba
Selain merevisi poin-poin yang diperintahkan oleh MK, DPR juga menambahkan beberapa substansi baru ke dalam draf RUU Minerba. Penambahan ini didasarkan pada kebutuhan hukum yang dinilai mendesak. Salah satu perubahan signifikan adalah revisi Pasal 51, dengan penambahan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas”. Perubahan ini membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan prioritas dalam pengelolaan sumber daya minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c.
Tidak hanya itu, DPR juga menambahkan Pasal 51A yang baru. Pasal ini memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk turut serta mengelola tambang. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri pertambangan, serta meningkatkan kualitas riset dan pengembangan di sektor ini.
Dampak dan Harapan
Dengan disetujuinya RUU Minerba ini untuk dibawa ke Paripurna DPR, diharapkan akan segera tercipta payung hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan terkini. Revisi ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap putusan MK. Proses selanjutnya akan diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan terwujudnya tujuan mulia dari revisi UU Minerba ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Proses legislasi ini menunjukkan komitmen DPR dan Pemerintah untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya revisi ini, diharapkan sektor pertambangan di Indonesia akan semakin maju dan berkeadilan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
