Bawaslu dan KPU RI optimis partisipasi pemilih PSU Barito Utara capai target lebih dari 60 persen, meskipun trennya kerap menurun dalam pemungutan suara ulang. Mampukah target ini terlampaui?

KPU Barito Utara memusnahkan 488 surat suara rusak dan lebih jelang PSU Pilkada 2024. Langkah ini wujud transparansi dan kepatuhan regulasi, memastikan proses jujur dan adil.

Pemprov Papua Selatan bersama Forkopimda mengecek kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Boven Digoel yang akan digelar pada 6 Agustus 2025, memastikan kelancaran proses demokrasi pasca-putusan MK.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi mediasi perselisihan batas wilayah Kutim dan Bontang di Dusun Sidrap seluas 164 hektare, demi menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Konstitusionalitas Kompolnas, menyatakan keberadaannya sah dan tidak inkonstitusional meskipun tidak disebut dalam UUD 1945.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor gencar mengajak warga menyukseskan PSU Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025. Apa yang membuat pemungutan suara ini begitu penting?

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan jadwal Pemilu adalah 'open legal policy', bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Simak alasannya!

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi adanya surat dari Komisi III DPR RI berisi kajian putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu perdebatan publik. Apa isinya?

Ketua Umum PKB, Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. Apa tujuan di balik usulan kontroversial ini demi percepatan pembangunan?

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melarang rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, melainkan hanya memberi pertimbangan hukum.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menyatakan hormat atas putusan MK yang menolak gugatan uji materi terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, menekankan pentingnya demokrasi internal partai.

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Mata Uang terkait redenominasi rupiah yang diajukan Zico Leonard karena permohonan dinilai tidak jelas dan kontradiktif.

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024 karena politik uang, KPU akan segera menyiapkan kebijakan teknis dan PSU dalam waktu 90 hari.

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024; KPU Kalteng menunggu arahan KPU RI untuk PSU.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilkada Talaud 2024, pasangan calon Irwan-Haroni gagal membuktikan ijazah Welly Titah palsu.

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU), sehingga PSU harus diulang dengan paslon baru.

Pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan konstitusi dan terlepas dari kepentingan politik, di tengah munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memastikan Pemprov Papua melalui KPU Papua yang menanggung biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua, dengan Pemkab Biak Numfor siap mendukung penuh penyelenggaraan PSU.

KPU Gorontalo Utara menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilkada 2024 jilid dua di MK setelah pasangan calon nomor urut 1 mengajukan permohonan terkait hasil PSU.

Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) di Kalimantan Selatan kehilangan akreditasinya sebagai pemantau pemilu karena melakukan penghitungan cepat dan merilis hasil Pilkada Banjarbaru 2024, sebuah tindakan di luar kewenangannya.