Ketua Umum PKB, Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. Apa tujuan di balik usulan kontroversial ini demi percepatan pembangunan?

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melarang rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, melainkan hanya memberi pertimbangan hukum.

Bawaslu RI menekankan pentingnya pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara secara luar biasa, mengingat ini merupakan PSU kedua kalinya akibat politik uang.

PSU pasca-putusan MK dinilai melegalkan kecurangan secara terstruktur dan meningkatkan biaya politik tanpa menyelesaikan masalah substantif demokrasi.

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, membekali calon advokat dengan pengetahuan hukum acara konstitusi yang mumpuni untuk beracara di Mahkamah Konstitusi.

Perludem menilai revisi UU Pemilu mendesak dilakukan untuk mencegah potensi pemilu otoriter berdasarkan catatan V-Dem Institute.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan usulan legalisasi judi pernah ditolak MK karena bertentangan dengan nilai moral, agama, dan konstitusi Indonesia.

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban pasca Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang.

Bawaslu RI menggunakan putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan pemilu mendatang dan siap berkolaborasi dengan DPR RI.

KPU Gorontalo Utara menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa Pilkada 2024 jilid dua di MK setelah pasangan calon nomor urut 1 mengajukan permohonan terkait hasil PSU.

Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) di Kalimantan Selatan kehilangan akreditasinya sebagai pemantau pemilu karena melakukan penghitungan cepat dan merilis hasil Pilkada Banjarbaru 2024, sebuah tindakan di luar kewenangannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa gugatan terhadap UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak warga negara, meskipun terdapat kekhawatiran atas implikasi pasal tertentu terhadap tugas KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai permintaan ganti rugi miliaran rupiah kepada Presiden, Baleg, dan DPR terkait UU TNI baru sebagai hal yang tidak lazim dan di luar kewenangan MK.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon uji UU TNI 2025 memperjelas kerugian konstitusional mereka untuk mendapatkan legal standing dalam sidang pengujian undang-undang tersebut.

Enam pemohon uji materi UU TNI meminta MK mengatur agar prajurit di seluruh jabatan sipil wajib mundur atau pensiun, demi menegakkan supremasi sipil dan menghindari konflik kepentingan.

Gubernur Kalimantan Selatan meminta Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) mencabut gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar netralitas pemerintahan.

Sembilan gugatan uji formal diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU TNI yang baru karena dinilai cacat prosedur dan melanggar asas keterbukaan.

KPU Sumatera Selatan menyiapkan alat bukti untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Empat Lawang 2024 di Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai sidang perdana 11 perkara uji formal dan material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, dengan berbagai pemohon dari kalangan mahasiswa dan advokat.