Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri
Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Gubernur Kalteng Imbau Jaga Kamtibmas Pasca Putusan MK Pilkada Barito Utara
Gubernur Kalteng Imbau Jaga Kamtibmas Pasca Putusan MK Pilkada Barito Utara

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban pasca Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang.

Bawaslu Evaluasi Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara 2024: Langkah Penguatan Pengawasan Pemilu
Bawaslu Evaluasi Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara 2024: Langkah Penguatan Pengawasan Pemilu

Bawaslu RI menggunakan putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan pemilu mendatang dan siap berkolaborasi dengan DPR RI.

Bawaslu Dorong Sinergitas Basmi Politik Uang: Putusan MK Pilkada Barito Utara Jadi Refleksi
Bawaslu Dorong Sinergitas Basmi Politik Uang: Putusan MK Pilkada Barito Utara Jadi Refleksi

Putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh peserta Pilkada Barito Utara 2024 karena politik uang, mendorong Bawaslu untuk mengajak sinergitas berbagai pihak dalam memberantas praktik tersebut.

Dugaan TSM: Hasil Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK
Dugaan TSM: Hasil Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK

Hasil Pilkada Banjarbaru 2024 kembali disengketakan di MK, dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan pemenang, Erna Lisa Halaby dan Wartono.

MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara, KPU Siapkan PSU
MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara, KPU Siapkan PSU

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024 karena politik uang, KPU akan segera menyiapkan kebijakan teknis dan PSU dalam waktu 90 hari.

MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara 2024: PSU Berujung Polemik Politik Uang
MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara 2024: PSU Berujung Polemik Politik Uang

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU), sehingga PSU harus diulang dengan paslon baru.

Sengketa Pilkada Barito Utara dan Kepulauan Talaud Lanjut Pembuktian di MK
Sengketa Pilkada Barito Utara dan Kepulauan Talaud Lanjut Pembuktian di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sengketa hasil PSU Pilkada Barito Utara dan Kepulauan Talaud ke tahap pembuktian, dengan dugaan kecurangan dan politik uang yang menjadi sorotan.

KPU Biak Seleksi 95 Calon Anggota PPD untuk PSU Pilkada Papua
KPU Biak Seleksi 95 Calon Anggota PPD untuk PSU Pilkada Papua

KPU Biak Numfor seleksi ulang 95 calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 6 Agustus 2025, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemkab Barito Utara Pastikan PSU Pilkada 2024 Berjalan Aman dan Tertib
Pemkab Barito Utara Pastikan PSU Pilkada 2024 Berjalan Aman dan Tertib

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berjalan aman dan tertib di dua TPS pada Maret 2025.

Ahli Sarankan Pergantian Komisioner KPU-Bawaslu Banjarbaru Jelang PSU Pilkada
Ahli Sarankan Pergantian Komisioner KPU-Bawaslu Banjarbaru Jelang PSU Pilkada

Seorang akademisi menyarankan pergantian komisioner KPU dan Bawaslu Banjarbaru untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berjalan lancar dan kredibel, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.

KPU Kalsel Siapkan Teknis PSU Pilwali Banjarbaru: Anggaran dan Waktu Jadi Tantangan
KPU Kalsel Siapkan Teknis PSU Pilwali Banjarbaru: Anggaran dan Waktu Jadi Tantangan

KPU Kalimantan Selatan dan KPU Banjarbaru segera susun teknis Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru 2024 pasca putusan MK, dengan tantangan anggaran dan waktu 60 hari.