PSU: Demokrasi Semu yang Melegalkan Kecurangan dengan Biaya Mahal?
PSU: Demokrasi Semu yang Melegalkan Kecurangan dengan Biaya Mahal?

PSU pasca-putusan MK dinilai melegalkan kecurangan secara terstruktur dan meningkatkan biaya politik tanpa menyelesaikan masalah substantif demokrasi.

Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri
Pemkab Barito Utara Bahas Pendanaan PSU Rp40 Miliar dengan Kemendagri

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Gubernur Kalteng Imbau Jaga Kamtibmas Pasca Putusan MK Pilkada Barito Utara
Gubernur Kalteng Imbau Jaga Kamtibmas Pasca Putusan MK Pilkada Barito Utara

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban pasca Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang.

Bawaslu Evaluasi Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara 2024: Langkah Penguatan Pengawasan Pemilu
Bawaslu Evaluasi Putusan MK Soal Pilkada Barito Utara 2024: Langkah Penguatan Pengawasan Pemilu

Bawaslu RI menggunakan putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh paslon Pilkada Barito Utara 2024 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan pemilu mendatang dan siap berkolaborasi dengan DPR RI.

Bawaslu Dorong Sinergitas Basmi Politik Uang: Putusan MK Pilkada Barito Utara Jadi Refleksi
Bawaslu Dorong Sinergitas Basmi Politik Uang: Putusan MK Pilkada Barito Utara Jadi Refleksi

Putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh peserta Pilkada Barito Utara 2024 karena politik uang, mendorong Bawaslu untuk mengajak sinergitas berbagai pihak dalam memberantas praktik tersebut.

Dugaan TSM: Hasil Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK
Dugaan TSM: Hasil Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK

Hasil Pilkada Banjarbaru 2024 kembali disengketakan di MK, dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan pemenang, Erna Lisa Halaby dan Wartono.

KPU Kalteng Tunggu Petunjuk KPU RI Terkait PSU Pilkada Barito Utara 2024
KPU Kalteng Tunggu Petunjuk KPU RI Terkait PSU Pilkada Barito Utara 2024

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024; KPU Kalteng menunggu arahan KPU RI untuk PSU.

MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara 2024: PSU Berujung Polemik Politik Uang
MK Diskualifikasi Semua Paslon Pilkada Barito Utara 2024: PSU Berujung Polemik Politik Uang

Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti melakukan politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU), sehingga PSU harus diulang dengan paslon baru.

Anggaran PSU Pilkada Pasaman Capai Rp15,6 Miliar, Pemkab Lakukan Efisiensi
Anggaran PSU Pilkada Pasaman Capai Rp15,6 Miliar, Pemkab Lakukan Efisiensi

Pemkab Pasaman menghadapi tantangan besar dalam membiayai PSU Pilkada dengan anggaran Rp15,6 miliar, memaksa efisiensi anggaran dan pencarian bantuan dana.

Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan
Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca Pilkada 2024 mengungkap kelemahan penyelenggaraan pemilu dan menuntut langkah tegas untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

DPRD Parigi Moutong Kaji Anggaran PSU Pilkada 2024: Waktu Terbatas, Biaya Efisiensi Diperhitungkan
DPRD Parigi Moutong Kaji Anggaran PSU Pilkada 2024: Waktu Terbatas, Biaya Efisiensi Diperhitungkan

DPRD Parigi Moutong akan mengkaji anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan MK, mempertimbangkan waktu pelaksanaan hanya 60 hari dan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Ahli Sarankan Pergantian Komisioner KPU-Bawaslu Banjarbaru Jelang PSU Pilkada
Ahli Sarankan Pergantian Komisioner KPU-Bawaslu Banjarbaru Jelang PSU Pilkada

Seorang akademisi menyarankan pergantian komisioner KPU dan Bawaslu Banjarbaru untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 berjalan lancar dan kredibel, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.