Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto, memicu pro-kontra di masyarakat. Bagaimana tinjauan yuridis-sosial terhadap keputusan abolisi dan amnesti ini?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti kompleksitas di balik tingginya biaya politik Pilkada, menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepada DPRD.

Wakil Ketua Umum Golkar menyoroti Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu yang dinilai mengguncang sistem ketatanegaraan. Simak analisis mendalam dampaknya!

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan jadwal Pemilu adalah 'open legal policy', bukan ranah Mahkamah Konstitusi. Simak alasannya!

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi adanya surat dari Komisi III DPR RI berisi kajian putusan Mahkamah Konstitusi yang memicu perdebatan publik. Apa isinya?

Mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia mengajukan uji formal dan materiel UU TNI ke Mahkamah Konstitusi, menambah jumlah permohonan menjadi delapan.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Munas VII di Bali, fokus pada pembangunan ekosistem akademik inklusif dan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Pakar Hukum Tata Negara Undip soroti peran krusial perempuan dalam demokrasi Indonesia, sekaligus tantangan yang masih dihadapi untuk mencapai representasi yang lebih adil.

Pakar hukum tata negara, Prof. Juanda, menegaskan kewenangan penuh Kementerian Desa dalam memutuskan kelanjutan kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2025, menekankan pentingnya evaluasi dan kepatuhan pada aturan hukum.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, menilai ketentuan TPP wajib mundur jika menjadi caleg sesuai UU Pemilu, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan.