Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Buka Peluang Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi dan UKM
DPR Buka Peluang Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi dan UKM

Badan Legislasi DPR mempertimbangkan pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada perguruan tinggi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang dan mendorong perekonomian.

kesejahteraan masyarakat
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
Kadin: UU Minerba Baru Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional
Kadin: UU Minerba Baru Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

Kadin Indonesia menilai UU Minerba yang baru disahkan selaras dengan visi pemerataan ekonomi, memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi nasional.

#planetantara
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B
Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B

UU Minerba yang baru memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) mengelola lahan tambang batu bara di luar wilayah eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), memberikan akses lebih luas pad

#planetantara
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum
Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

UU Minerba
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai