Polda Kalimantan Selatan gencar melakukan razia untuk memberantas aktivitas tambang ilegal dan menindak tegas para pelakunya, dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan DPD RI menginisiasi RUU Hilirisasi Minerba, namun menekankan pentingnya kajian agar tak tumpang tindih dengan UU Minerba yang baru saja disahkan.

Praktisi hukum desak Pemda Kalbar perjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk atasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diprioritaskan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca berlakunya UU Minerba, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi daerah.

Indonesia Millennials Center (IMC) mendesak pemerintah segera merumuskan aturan turunan UU Minerba untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat luas dan mencegah penyimpangan.

Perubahan UU Minerba memicu kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan di perguruan tinggi, antara peran riset untuk transisi energi terbarukan dan kemitraan dengan industri pertambangan.

Polres Lombok Barat akan berkoordinasi dengan LHK dan imigrasi terkait pemeriksaan TKA China yang diduga terlibat dalam kasus tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat.

Anggota DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Minerba baru untuk mencegah konflik lahan tambang dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menjelaskan proses verifikasi ketat bagi UMKM yang ingin mengelola tambang sesuai UU Minerba, memastikan hanya pelaku usaha yang layak dan memiliki lahan yang dapat mengajukan izin.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, melihat UU Minerba sebagai peluang besar bagi UMKM untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia melalui pengelolaan pertambangan dan kemitraan bisnis.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

Menko PMK Muhaimin Iskandar meminta kajian mendalam terkait usulan perguruan tinggi mengelola tambang, menekankan pentingnya pertimbangan kelayakan dan menghindari euforia tanpa perencanaan matang.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berkomitmen mendukung penerapan praktik pertambangan yang baik dan benar, di tengah berbagai tantangan seperti aktivitas ilegal, regulasi baru, dan revisi UU Minerba.

DPR menggelar rapat paripurna membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran dan penanggulangan bencana, serta revisi Undang-Undang Minerba, memastikan kuorum terpenuhi.

Aspebindo mengusulkan alokasi 10% PNBP sektor minerba untuk perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, guna mendukung penelitian dan pengembangan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketua Baleg DPR optimis ormas keagamaan dan universitas mampu mengelola usaha tambang, didorong potensi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta revisi UU Minerba.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menolak kebijakan pemerintah yang memprioritaskan ormas keagamaan dan universitas dalam pengelolaan tambang, meminta agar prosesnya dilakukan secara lelang terbuka dan adil.

PP Muhammadiyah meminta DPR RI untuk memprioritaskan kemampuan pengelola dalam revisi UU Minerba, agar pengelolaan tambang profesional dan mencegah penyalahgunaan.

PP Muhammadiyah mendorong DPR untuk memperjelas aturan terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, khususnya soal syarat dan kemampuan kampus.