IMC Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU Minerba

Indonesia Millennials Center (IMC) mendesak pemerintah segera merumuskan aturan turunan UU Minerba untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat luas dan mencegah penyimpangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Alfredo Manurung, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan aturan turunan dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru disahkan. Desakan ini disampaikan Yerikho usai mengikuti sosialisasi bertema 'Strategi Implementasi Undang-Undang Minerba Menuju Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Jumat (21/2).

Menurut Yerikho, aturan turunan UU Minerba sangat penting untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pemberian manfaat kepada perguruan tinggi, tata cara pengajuan dana ke lembaga pengelola tambang, serta implementasi aturan yang sesuai dengan budaya dan kultur daerah di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan generasi muda memahami implikasi regulasi dan berperan aktif dalam pengawasan implementasinya.

IMC berkomitmen memberikan draf rekomendasi kepada pemerintah dan DPR sebagai bahan pertimbangan. Yerikho menekankan pentingnya sinkronisasi aturan yang akan diterapkan pemerintah daerah. "Indonesia Millennials Center siap memberikan rekomendasi berupa draf ke pemerintah dan DPR untuk kemudian jadi bahan pertimbangan," katanya.

Peran Generasi Muda dalam Pengawasan Implementasi UU Minerba

Sosialisasi tersebut menghadirkan para pakar dan aktivis. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UU Minerba dan bagaimana kebijakan ini dapat menjadi alat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Akademisi dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, melihat pengesahan UU Minerba sebagai awal era baru pengelolaan pertambangan yang dinamis. Ia menekankan perlunya penataan hukum yang berkelanjutan agar pengelolaan pertambangan lebih baik dan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Azmi juga menekankan pentingnya sosialisasi untuk memperkuat pemikiran penyempurnaan dan penyesuaian regulasi pertambangan. "Sosialisasi ini sekaligus memperkuat pemikiran penyempurnaan dan penyesuaian regulasi pertambangan dengan tetap menjunjung semangat terwujudnya kemanfaatan pertambangan bagi kemakmuran rakyat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengawasan publik, khususnya dari generasi muda, sangat penting dalam implementasi regulasi ini.

Azmi menyoroti kenyataan bahwa selama ini sektor pertambangan hanya menguntungkan segelintir elit dan jauh dari kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pengawasan ketat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi UU Minerba. "Negara harus memastikan bahwa regulasi ini benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite," tegasnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta.

Aturan Turunan UU Minerba: Harapan dan Tantangan

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan turunan UU Minerba untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan di lapangan. Aturan ini harus mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan generasi muda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sektor pertambangan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan juga menjadi perhatian utama. Mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk generasi muda, sangat krusial untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya. Dengan demikian, UU Minerba dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan implementasi UU Minerba sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan aturan dengan baik dan bertanggung jawab. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi kunci agar regulasi ini dipahami dan diimplementasikan secara efektif.

Harapannya, dengan adanya aturan turunan yang jelas dan pengawasan yang ketat, sektor pertambangan di Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.