DPD Tekankan Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba yang Baru

Anggota DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Minerba baru untuk mencegah konflik lahan tambang dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Jakarta, 21 Februari 2024 - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru disahkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik agraria dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Anggota DPD RI, Graal Taliawo, mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya perhatian terhadap masyarakat adat dalam sektor pertambangan selama ini.

Taliawo, yang berasal dari Maluku Utara, memberikan contoh nyata ancaman terhadap suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur akibat masuknya izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah adat mereka. "Keberadaan dan eksistensi sejumlah masyarakat adat terancam karena lingkungan hidup mereka masuk kawasan IUP," ujarnya di Jakarta, Jumat lalu. Ia bersama Agustinus R Kambuaya dari Papua Barat Daya, memaparkan banyaknya konflik lahan tambang dengan masyarakat adat di berbagai wilayah, termasuk Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Oleh karena itu, DPD RI mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek keberpihakan kepada masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pertambangan. Perhatian ini bukan hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat adat secara konkrit.

Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Kelestarian Lingkungan

DPD RI mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat adat guna menentukan dan memperjelas tata lahan, termasuk hutan adat, hutan lindung, lahan pertambangan, dan area terkait lainnya. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik di kemudian hari. UU Minerba yang baru memang mengakomodasi peran masyarakat adat sebagai subjek penerima manfaat dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), namun pemetaan yang jelas menjadi kunci keberhasilan implementasinya.

Selain hak masyarakat adat, Graal Taliawo juga menyoroti pentingnya perlindungan hutan lindung dan hutan konservasi dari aktivitas pertambangan. Ia menjelaskan fungsi vital hutan lindung dan hutan konservasi dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah. "Fungsi ini begitu besar sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi perlu dilindungi, lestari, dan terbebas dari IUP. Tidak ada ruang atasnya untuk pertambangan," tegasnya.

DPD juga memperhatikan peran serta pemerintah daerah dan BUMD dalam pengelolaan tambang, serta pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan BUMD diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif pertambangan bagi masyarakat dan lingkungan.

Manfaat Tambang untuk Perguruan Tinggi

Dalam UU Minerba yang baru, perguruan tinggi di daerah lokasi eksplorasi juga akan mendapatkan manfaat dari aktivitas tambang berupa royalti. Royalti ini akan dibagi menjadi dua, yaitu dana abadi untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi dan dana untuk menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di daerah-daerah penghasil tambang.

DPD RI berkomitmen untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan UU Minerba ini agar implementasinya sesuai dengan harapan dan tidak merugikan masyarakat adat serta lingkungan. Mereka akan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2024 telah menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi undang-undang. Dengan disahkannya UU Minerba yang baru, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.