Kementerian HAM mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan nilai masyarakat adat, yang telah dijamin konstitusi namun belum diatur dalam undang-undang khusus.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat di Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gencar mendorong masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua mendorong pembentukan kantor pertanahan di empat kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk mempermudah pemetaan wilayah dan pendataan masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertifikat tanah ulayat dan wakaf di Padang, Sumatera Barat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Kanopi Hijau Indonesia dan AMAN Bengkulu meluncurkan Sekolah Energi Bersih jilid 3 untuk mendukung transisi energi terbarukan dan memberdayakan komunitas adat di Bengkulu.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dinilai penting untuk menyeimbangkan hukum adat dan negara, melindungi hak masyarakat adat, dan melestarikan lingkungan hidup.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar, beserta Bhayangkari Daerah Jambi mengunjungi dan memberikan bantuan sosial berupa sembako, mesin pompa air, dan tandon air kepada warga Suku Anak Dalam (SAD) di Sarolangun.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dinilai penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberikan keadilan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam seperti air.

Pemerintah Kabupaten Jayapura membatasi pendirian toko eceran modern seperti Alfamart dan Alfamidi di Sentani untuk menciptakan persaingan ekonomi yang lebih sehat dan berimbang bagi pelaku usaha lokal.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap RUU Masyarakat Adat untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Indonesia.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan budaya masyarakat adat Indonesia.

Masyarakat adat Bukittinggi, termasuk ninik mamak dan bundo kanduang, menyatakan dukungan penuh kepada Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis untuk memimpin Bukittinggi lima tahun ke depan.

FAO UN bersama Analis Papua Strategi (APS) telah memberdayakan masyarakat adat Kampung Yoboi, Papua, melalui pelatihan pengolahan sagu untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian.

Dinas Perkebunan Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Sagu di Sentani, yang berhasil mempromosikan sagu sebagai komoditas unggulan dan mendorong perekonomian masyarakat.

Enam perwakilan masyarakat adat Desa Penarik, Mukomuko, Bengkulu menolak aktivitas tambang galian C ilegal di dekat kuburan tua yang dianggap sebagai cagar budaya, meskipun izin lokasi berada di desa lain.

Studi Pantau Gambut dan Kaoem Telapak ungkap masalah tata guna lahan, kebakaran hutan berulang, dan konflik masyarakat di ekosistem gambut Kalimantan Tengah, mengancam penyerap karbon vital ini.

Pengesahan RUU Masyarakat Adat dinilai krusial untuk melindungi hak masyarakat adat dan menjamin kedaulatan pangan Indonesia melalui kearifan lokal, seperti yang diterapkan masyarakat adat Boti di NTT.

Koalisi masyarakat sipil mengungkapkan deforestasi lahan PT Mayawana Persada mencapai 4.633 hektare di Kalimantan Barat, merusak lingkungan dan mengancam masyarakat adat.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kunjungi Jambi, serap masukan dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah terkait implementasi aturan tata ruang wilayah untuk pembangunan berkelanjutan.