Suku Orang Balik, masyarakat adat di Sepaku, Kalimantan Timur, yang dikenal pendiam dan dekat dengan alam, kini menghadapi tantangan pembangunan IKN, namun mendapat perhatian dari Otorita IKN untuk pelestarian budaya mereka.

Dinas Perumahan Kabupaten Biak Numfor mengusulkan anggaran ganti rugi tanah untuk fasilitas publik pada 2025 guna mengurangi pemalangan aset pemerintah oleh masyarakat adat.

Pakar hukum UGM, Yance Arizona, mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi komunitas adat dan mengatasi konflik agraria yang berkepanjangan.

Masyarakat adat Samau di Kabupaten Biak Numfor, Papua, bermitra dengan KKP untuk mengawasi potensi perikanan dan menjaga kelestarian laut, mendapat apresiasi atas kontribusi ekonomi bagi warga lokal.

Wakil Bupati Jayapura dorong hasil evaluasi Rapat Kerja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Rakerda OPD) 2025 jadi acuan kebijakan strategis daerah untuk peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan pelayanan publik telah kembali normal setelah pemalangan kantor Satpol PP selama beberapa bulan akibat sengketa lahan di Kampung Kayu Pulo berakhir melalui mediasi.

Kepala Kanwil BPN Papua tegaskan pentingnya kesepakatan pimpinan adat, kepala suku, dan masyarakat dalam proses hibah tanah adat untuk mencegah konflik di masa depan.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak revisi UU KSDAHE agar tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, mengingat 67 persen tutupan hutan berada di wilayah adat.

Kementerian HAM mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan nilai masyarakat adat, yang telah dijamin konstitusi namun belum diatur dalam undang-undang khusus.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat di Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Mantan anggota DPD RI, Mervin Komber, mendorong pendekatan pembangunan Papua berbasis adat dan budaya, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikannya untuk mengatasi ketimpangan dan konflik.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat adat atas terjaganya kedamaian selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, menunjukkan kekuatan pluralisme di tengah keberagaman masyarakat.

Pemkab Biak Numfor siap laksanakan Sekolah Rakyat dengan dukungan penuh dari Kemensos dan masyarakat, memastikan pendidikan berkualitas bagi siswa kurang mampu di Papua.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.

Sejumlah organisasi lingkungan mendesak revisi UU Kehutanan agar lebih holistik, progresif, dan partisipatif dalam mengatasi deforestasi, konflik agraria, dan penegakan hukum.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

PLN berkomitmen melestarikan ekosistem Rungan-Kahayan di Kalimantan Tengah melalui program TJSL, bekerja sama dengan Yayasan Borneo Nature Indonesia dan masyarakat adat setempat.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap RUU Masyarakat Adat untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Indonesia.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan budaya masyarakat adat Indonesia.