Suku Orang Balik, masyarakat adat di Sepaku, Kalimantan Timur, yang dikenal pendiam dan dekat dengan alam, kini menghadapi tantangan pembangunan IKN, namun mendapat perhatian dari Otorita IKN untuk pelestarian budaya mereka.

Wakil Bupati Jayapura dorong hasil evaluasi Rapat Kerja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Rakerda OPD) 2025 jadi acuan kebijakan strategis daerah untuk peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan pelayanan publik telah kembali normal setelah pemalangan kantor Satpol PP selama beberapa bulan akibat sengketa lahan di Kampung Kayu Pulo berakhir melalui mediasi.

Kepala Kanwil BPN Papua tegaskan pentingnya kesepakatan pimpinan adat, kepala suku, dan masyarakat dalam proses hibah tanah adat untuk mencegah konflik di masa depan.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak revisi UU KSDAHE agar tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, mengingat 67 persen tutupan hutan berada di wilayah adat.

Kementerian HAM mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan nilai masyarakat adat, yang telah dijamin konstitusi namun belum diatur dalam undang-undang khusus.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen melindungi tanah ulayat di Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gencar mendorong masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua mendorong pembentukan kantor pertanahan di empat kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk mempermudah pemetaan wilayah dan pendataan masyarakat adat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 11 sertifikat tanah ulayat dan wakaf di Padang, Sumatera Barat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.

Sejumlah organisasi lingkungan mendesak revisi UU Kehutanan agar lebih holistik, progresif, dan partisipatif dalam mengatasi deforestasi, konflik agraria, dan penegakan hukum.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

PLN berkomitmen melestarikan ekosistem Rungan-Kahayan di Kalimantan Tengah melalui program TJSL, bekerja sama dengan Yayasan Borneo Nature Indonesia dan masyarakat adat setempat.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap RUU Masyarakat Adat untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Indonesia.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan budaya masyarakat adat Indonesia.

Masyarakat adat Bukittinggi, termasuk ninik mamak dan bundo kanduang, menyatakan dukungan penuh kepada Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis untuk memimpin Bukittinggi lima tahun ke depan.

FAO UN bersama Analis Papua Strategi (APS) telah memberdayakan masyarakat adat Kampung Yoboi, Papua, melalui pelatihan pengolahan sagu untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian.

Dinas Perkebunan Papua memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Sagu di Sentani, yang berhasil mempromosikan sagu sebagai komoditas unggulan dan mendorong perekonomian masyarakat.