Mantan anggota DPD RI, Mervin Komber, mendorong pendekatan pembangunan Papua berbasis adat dan budaya, mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikannya untuk mengatasi ketimpangan dan konflik.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.

Sejumlah organisasi lingkungan mendesak revisi UU Kehutanan agar lebih holistik, progresif, dan partisipatif dalam mengatasi deforestasi, konflik agraria, dan penegakan hukum.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

PLN berkomitmen melestarikan ekosistem Rungan-Kahayan di Kalimantan Tengah melalui program TJSL, bekerja sama dengan Yayasan Borneo Nature Indonesia dan masyarakat adat setempat.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap RUU Masyarakat Adat untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Indonesia.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan budaya masyarakat adat Indonesia.

Masyarakat adat Bukittinggi, termasuk ninik mamak dan bundo kanduang, menyatakan dukungan penuh kepada Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis untuk memimpin Bukittinggi lima tahun ke depan.

FAO UN bersama Analis Papua Strategi (APS) telah memberdayakan masyarakat adat Kampung Yoboi, Papua, melalui pelatihan pengolahan sagu untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian.

Kejaksaan Agung menyita 70.000 hektar lahan di Kalimantan Barat, milik Dulta Palma Group dan masyarakat Desa Semunying Jaya, yang memicu tuntutan pengembalian hak atas tanah oleh masyarakat adat setempat.

Kadin Papua mendorong program hilirisasi untuk melibatkan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan masyarakat adat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berkolaborasi untuk memperkuat identifikasi dan registrasi wilayah adat di Indonesia, guna melindungi hak-hak masyarakat adat.

Akar Global Inisiatif (AGI) menggelar konferensi internasional di Bengkulu guna mencari format hukum alternatif yang efektif dan sesuai konteks kekinian masyarakat adat Indonesia, yang selama ini terhambat birokrasi dan aturan.