Evaluasi Rakerda OPD 2025: Acuan Kebijakan Strategis Pemkab Jayapura
Wakil Bupati Jayapura dorong hasil evaluasi Rapat Kerja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Rakerda OPD) 2025 jadi acuan kebijakan strategis daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab tantangan pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui evaluasi Rapat Kerja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Rakerda OPD) tahun 2025. Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, menekankan pentingnya hasil evaluasi tersebut sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan strategis daerah. Evaluasi ini tidak hanya sekedar laporan administratif, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Jayapura.
Rakerda OPD 2025 yang diselenggarakan di Sentani pada Jumat lalu, diharapkan mampu memberikan arahan dan solusi atas evaluasi program dan kegiatan yang telah berjalan. Wakil Bupati Haris R. Yocku menyampaikan, "Rakerda OPD menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dan memperbaiki langkah-langkah strategis ke depan, tidak sebatas laporan administratif, tetapi juga harus berdampak langsung pada masyarakat." Harapannya, rekomendasi yang dihasilkan akan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
Delapan poin prioritas pembangunan menjadi fokus utama dalam kebijakan yang akan dirumuskan berdasarkan hasil Rakerda OPD 2025. Poin-poin tersebut akan menjadi landasan bagi Pemkab Jayapura dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Jayapura.
Delapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jayapura
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, memaparkan delapan poin prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan ke depan. Poin-poin tersebut meliputi:
- Tata Pemerintahan yang Baik: Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kemandirian Masyarakat Adat: Meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pembangunan.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan, seperti akses air bersih, pangan, dan perumahan.
- Infrastruktur Dasar: Pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kreativitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Kualitas Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Derajat Kesehatan Masyarakat: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang memadai.
- Keamanan dan Toleransi: Penguatan keamanan dan toleransi kehidupan beragama untuk menciptakan kerukunan.
- Pelestarian Lingkungan Hidup: Pelestarian fungsi lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan.
Kedelapan poin ini mencerminkan komitmen Pemkab Jayapura dalam membangun Kabupaten Jayapura secara holistik dan berkelanjutan. Rekomendasi dari Rakerda OPD 2025 diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berkualitas dan stabil, memastikan kehadiran pemerintah dengan solusi konkrit bagi masyarakat.
Wakil Bupati Haris R. Yocku mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam memperbaiki kinerja dan melayani masyarakat Kabupaten Jayapura dengan sepenuh hati. Dengan demikian, diharapkan hasil evaluasi Rakerda OPD 2025 akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura.
