Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Akademisi USK Sorot Penggunaan UU Konservasi Lama dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Akademisi USK Sorot Penggunaan UU Konservasi Lama dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Dr. Mukhlis dari USK menyoroti penggunaan UU Konservasi lama (UU No. 5 Tahun 1990) dalam penegakan hukum lingkungan, mendesak penggunaan UU No. 32 Tahun 2024 yang lebih relevan dan adanya standarisasi penanganan kejahatan lingkungan.

Legislator Desak Revisi UU Kehutanan untuk Lindungi Hutan Adat Maluku
Legislator Desak Revisi UU Kehutanan untuk Lindungi Hutan Adat Maluku

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mendesak revisi UU Kehutanan untuk melindungi hutan adat di Maluku dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum, ekologi, dan sosial yang muncul pasca-UU Cipta Kerja.

Universitas Pancasila Dorong Reformulasi Kebijakan Kehutanan demi Lingkungan
Universitas Pancasila Dorong Reformulasi Kebijakan Kehutanan demi Lingkungan

Universitas Pancasila menginisiasi kajian mendalam terkait Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan kebijakan berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Koalisi Minta Revisi UU KSDAHE: Jangan Singkirkan Masyarakat Adat!
Koalisi Minta Revisi UU KSDAHE: Jangan Singkirkan Masyarakat Adat!

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak revisi UU KSDAHE agar tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, mengingat 67 persen tutupan hutan berada di wilayah adat.

Koalisi Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalin Kerja Sama dengan Tokoh Agama
Koalisi Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalin Kerja Sama dengan Tokoh Agama

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.