Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?
Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?

Pakar hukum kehutanan menyoroti pentingnya Satu Peta Kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi, terutama di sektor kelapa sawit, menyusul terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

#planetantara
Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan
Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan

Pakar hukum kehutanan ingatkan pentingnya penertiban kawasan hutan yang adil dan berkepastian hukum, serta memperhatikan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah terbit.

#planetantara
Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?
Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?

Guru Besar IPB, Yanto Santosa, mendorong penerapan Satu Peta Hutan untuk menertibkan lahan sawit secara arif dan bijaksana, sekaligus menghindari konflik sosial.

#planetantara
KPH Lalan Mendis Selesaikan RPHJP 2024-2033: Jaminan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumsel
KPH Lalan Mendis Selesaikan RPHJP 2024-2033: Jaminan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumsel

UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis di Sumsel telah menyelesaikan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 2024-2033, mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat.

#planetantara
Menhut Dalami Usulan Perubahan Fungsi Hutan di PIK 2 Banten
Menhut Dalami Usulan Perubahan Fungsi Hutan di PIK 2 Banten

Menhut Raja Juli Antoni tengah menyelidiki usulan Pemerintah Provinsi Banten untuk mengubah fungsi 1.602,79 hektare hutan lindung menjadi hutan produksi guna mendukung pengembangan PIK 2, dan akan membentuk tim terpadu untuk investigasi lapangan.

Banten
IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi
IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi

Independent Forest Monitoring (IFM) mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kehutanan untuk mencegah deforestasi dan memastikan rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan tidak merusak lingkungan.

Deforestasi