Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?
Satu Peta Kehutanan: Jaminan Kepastian Hukum dan Investasi di Sektor Kelapa Sawit?

Pakar hukum kehutanan menyoroti pentingnya Satu Peta Kehutanan untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi, terutama di sektor kelapa sawit, menyusul terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan
Penertiban Kawasan Hutan Harus Berkepastian Hukum dan Adil, Pakar Hukum Tegaskan

Pakar hukum kehutanan ingatkan pentingnya penertiban kawasan hutan yang adil dan berkepastian hukum, serta memperhatikan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah terbit.

Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?
Satu Peta Hutan: Solusi Tertibkan Lahan Sawit di Indonesia?

Guru Besar IPB, Yanto Santosa, mendorong penerapan Satu Peta Hutan untuk menertibkan lahan sawit secara arif dan bijaksana, sekaligus menghindari konflik sosial.

KPH Lalan Mendis Selesaikan RPHJP 2024-2033: Jaminan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumsel
KPH Lalan Mendis Selesaikan RPHJP 2024-2033: Jaminan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Sumsel

UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis di Sumsel telah menyelesaikan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 2024-2033, mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat.

IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi
IFM Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Kehutanan Cegah Deforestasi

Independent Forest Monitoring (IFM) mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kehutanan untuk mencegah deforestasi dan memastikan rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan tidak merusak lingkungan.