Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Koalisi Minta Revisi UU KSDAHE: Jangan Singkirkan Masyarakat Adat!
Koalisi Minta Revisi UU KSDAHE: Jangan Singkirkan Masyarakat Adat!

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak revisi UU KSDAHE agar tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, mengingat 67 persen tutupan hutan berada di wilayah adat.

DPR RI Serukan Rekonsiliasi di Tulehu dan Tial, Maluku: Cegah Konflik Berkepanjangan
DPR RI Serukan Rekonsiliasi di Tulehu dan Tial, Maluku: Cegah Konflik Berkepanjangan

Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyerukan rekonsiliasi dan penguatan persaudaraan di Tulehu dan Tial pasca-bentrokan antar warga, menekankan pentingnya perdamaian dan pembangunan ekonomi untuk mencegah konflik berkelanjutan.

Kearifan Lokal: Solusi Hadapi Krisis Iklim di Maluku?
Kearifan Lokal: Solusi Hadapi Krisis Iklim di Maluku?

Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty, mendorong pemanfaatan kearifan lokal seperti sistem Sasi di Maluku untuk mengatasi krisis iklim yang semakin mengancam.

RUU Masyarakat Hukum Adat: Jembatan Hukum Adat dan Negara, Lindungi Hak dan Lestarikan Lingkungan
RUU Masyarakat Hukum Adat: Jembatan Hukum Adat dan Negara, Lindungi Hak dan Lestarikan Lingkungan

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dinilai penting untuk menyeimbangkan hukum adat dan negara, melindungi hak masyarakat adat, dan melestarikan lingkungan hidup.

RUU Masyarakat Hukum Adat: Jalan Panjang Menuju Keadilan Masyarakat Adat Indonesia
RUU Masyarakat Hukum Adat: Jalan Panjang Menuju Keadilan Masyarakat Adat Indonesia

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dinilai penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberikan keadilan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam seperti air.

RUU Masyarakat Adat: Jurus Jitu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan?
RUU Masyarakat Adat: Jurus Jitu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan?

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

Koalisi Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalin Kerja Sama dengan Tokoh Agama
Koalisi Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Jalin Kerja Sama dengan Tokoh Agama

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.

Organisasi Lingkungan Desak Revisi UU Kehutanan yang Holistik dan Progresif
Organisasi Lingkungan Desak Revisi UU Kehutanan yang Holistik dan Progresif

Sejumlah organisasi lingkungan mendesak revisi UU Kehutanan agar lebih holistik, progresif, dan partisipatif dalam mengatasi deforestasi, konflik agraria, dan penegakan hukum.

RUU Masyarakat Hukum Adat: Perlindungan dan Pemberdayaan Adat Bukan Sekadar Pengakuan
RUU Masyarakat Hukum Adat: Perlindungan dan Pemberdayaan Adat Bukan Sekadar Pengakuan

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

Dukungan Penuh Menteri Pigai untuk RUU Masyarakat Adat: Jaminan Perlindungan dan Pengembangan Hak
Dukungan Penuh Menteri Pigai untuk RUU Masyarakat Adat: Jaminan Perlindungan dan Pengembangan Hak

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap RUU Masyarakat Adat untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat Indonesia.