UNRWA menyatakan blokade Israel di Gaza menyebabkan kerusakan permanen pada kehidupan warga Palestina, memicu krisis kemanusiaan akibat kelangkaan makanan dan obat-obatan.

Komisi XIII DPR RI mengunjungi Jepang dan berdialog dengan WNI untuk menyerap masukan terkait pelayanan dan perlindungan, menghasilkan data peningkatan jumlah WNI di Jepang.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pembelaan terhadap kebijakan Gubernur Jabar yang mengirim siswa nakal ke barak militer, menyebutnya sebagai pendidikan karakter yang baik untuk mempersiapkan generasi 2045.

Anis Hidayah kini resmi menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, menggantikan Atnike Nova Sigiro dalam rotasi jabatan yang disetujui dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 Mei 2025.

Kementerian HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus mantan pemain sirkus OCI, termasuk eksploitasi anak, kekerasan, dan perbudakan modern sejak tahun 1970-an.

Kementerian HAM mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan nilai masyarakat adat, yang telah dijamin konstitusi namun belum diatur dalam undang-undang khusus.

Menteri HAM Natalius Pigai akan mendalami wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM.

Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia menekankan peran krusial perempuan dalam perjanjian perdamaian berkelanjutan, mengapresiasi upaya ASEAN, dan menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mantan pemain sirkus OCI mengirim surat kepada Kapolri untuk mencabut SP3 kasus dugaan penggelapan asal-usul yang dilaporkan pada tahun 1997 dan meminta penyelidikan kembali.

Menteri Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan vasektomi untuk mendapatkan bantuan sosial dinilai tidak sah dan melanggar hak asasi manusia.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas mengungkapkan masih kuatnya stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghapusnya.

Ombudsman RI merekomendasikan perluasan keanggotaan Kerja Sama Pencegahan Penyiksaan (KUPP) agar mencakup seluruh lembaga HAM demi penguatan perlindungan HAM di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam penembakan terhadap timnya di Teluk Bintuni, Papua Barat, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengakibatkan satu anggota terluka.

Pemkab Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM untuk kedelapan kalinya, membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memajukan HAM.

Kementerian HAM mengutamakan dialog dan prinsip kemanusiaan universal untuk menyelesaikan masalah pengungsi di Papua, khususnya di Maybrat, dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya akses informasi publik sebagai hak asasi manusia dan mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam keterbukaan informasi.

Kemenkumham Sumut mendorong entitas bisnis untuk mengimplementasikan prinsip HAM dalam seluruh rantai operasional, bukan hanya sebagai kepatuhan regulasi, tetapi investasi jangka panjang.

Indonesia Digital and Cyber Institute (IDCI) mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai implementasi UU PDP dan komitmen negara dalam melindungi data pribadi warga.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinan atas pencabutan visa Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat tanpa melalui proses hukum yang wajar, dan telah membantu 20 WNI yang terdampak kebijakan imigrasi tersebut.

Anggota Komisi III DPR menilai kasus dugaan eksploitasi eks pemain sirkus OCI lemah jika diusut pidana karena sudah kadaluarsa, mendorong penyelesaian kekeluargaan.