Menteri HAM Nilai Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer: Pendidikan Bagus, Siap Hadapi 2045
Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pembelaan terhadap kebijakan Gubernur Jabar yang mengirim siswa nakal ke barak militer, menyebutnya sebagai pendidikan karakter yang baik untuk mempersiapkan generasi 2045.
Denpasar, 10 Mei 2023 - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan pernyataan mengejutkan terkait kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer. Dalam sebuah kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Pigai menilai kebijakan tersebut sebagai "pendidikan yang bagus" dan bagian dari mempersiapkan generasi muda Indonesia.
Pernyataan ini muncul setelah kebijakan tersebut menuai banyak kritik, termasuk dari Komnas HAM dan para pakar psikologi. Pigai, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa yang terpenting adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan selama proses pendidikan di barak militer. Ia menekankan bahwa pendidikan di barak militer ini bertujuan untuk membentuk karakter, mental, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa.
Lebih lanjut, Menteri HAM menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat ini sejalan dengan konstitusi dan bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan mental yang kuat, siap menghadapi tantangan global di masa depan.
Pembelaan Menteri HAM terhadap Kebijakan Gubernur Jabar
Menteri Pigai secara tegas membela kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut. Ia mempertanyakan landasan penolakan dari Komnas HAM dan para pakar psikologi. "Komnas HAM pakai aturan apa?", tanyanya retoris. Ia menegaskan bahwa selama tidak ada kekerasan fisik, pendidikan di barak militer adalah metode yang baik. Pigai menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal tempat, melainkan juga tentang pembentukan karakter dan mental.
Ia memberikan analogi, "Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu." Dengan analogi ini, ia ingin menekankan bahwa barak militer hanyalah tempat, dan yang terpenting adalah metode pendidikan yang diterapkan.
Pigai juga membantah anggapan bahwa TNI bertindak sebagai pendidik dalam program ini. Ia menjelaskan bahwa TNI hanya menyediakan tempat, bukan berperan sebagai pengajar. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa hak asasi manusia siswa tetap terjaga.
Menyongsong Indonesia 2045: Pendidikan Karakter sebagai Pilar Utama
Dalam kuliah umumnya, Menteri Pigai juga menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi Indonesia di tahun 2045. Ia melihat kebijakan Gubernur Jawa Barat ini sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, pendidikan karakter, mental, dan disiplin sangat penting untuk membangun generasi yang tangguh dan siap bersaing di kancah global.
Pigai menambahkan bahwa Indonesia akan memasuki era global pada tahun 2035, sehingga perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, moral, dan mental yang baik. Program pendidikan di barak militer, menurutnya, merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai hal tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya membangun karakter generasi muda.
Meskipun kontroversial, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat. Namun, penting untuk terus memantau dan memastikan bahwa hak asasi manusia siswa tetap terjaga selama proses pendidikan di barak militer berlangsung. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini.
Perlu diingat, pernyataan Menteri HAM ini merupakan sudut pandang beliau dan masih terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait metode pendidikan ini.
