Menteri HAM Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Papua Pegunungan pasca serangan KKB di Yahukimo yang menewaskan satu guru dan melukai enam lainnya, sebagian besar berasal dari NTT.

Menteri HAM Natalius Pigai meresmikan Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra Sukabumi, mendorong pengembangan kajian hukum dan HAM di Indonesia serta kolaborasi dengan Kementerian HAM RI.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kembalinya militerisme seperti di era Orde Baru sangat kecil kemungkinannya di Indonesia saat ini, mengingat pemerintahan sipil dan komitmen terhadap demokrasi serta HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai membantah pernyataan Satrio Brodjonegoro yang menyebut Presiden Prabowo alergi demo, menegaskan bahwa Presiden tidak memiliki masalah dengan demonstrasi warga negara.

Kementerian HAM mengusulkan UU Kebebasan Beragama untuk mengatasi diskriminasi dan penurunan indeks demokrasi Indonesia, memicu perdebatan publik.

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan penurunan indeks demokrasi Indonesia pada 2024 bukan terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan karena beberapa faktor lain yang telah terjadi sejak 2015.

Menteri HAM, Natalius Pigai, membantah isu kembalinya Orde Baru, menyebutnya sebagai imajinasi dan tuduhan kejam, serta menekankan surplus demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Indonesia mengalami surplus demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ditandai Pilkada 2024, kebebasan berekspresi, dan tidak adanya penangkapan aktivis atau jurnalis.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak dan budaya masyarakat adat Indonesia.

Menteri HAM Natalius Pigai optimis pendidikan HAM akan mengubah pola pikir 44.000 narapidana yang mendapat amnesti, dengan target perubahan mindset 99 persen melalui buku saku dan pelatihan.