Serangan KKB di Yahukimo: Menham Pigai Koordinasi Penanganan Korban, 6 Guru dari NTT

Menteri HAM Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Papua Pegunungan pasca serangan KKB di Yahukimo yang menewaskan satu guru dan melukai enam lainnya, sebagian besar berasal dari NTT.

Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (21/3) di Distrik Anggruk ini telah menewaskan satu orang dan melukai enam lainnya. Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai, langsung bergerak cepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan otoritas setempat untuk memastikan penanganan korban secara maksimal. Insiden ini menyoroti kembali pentingnya perlindungan warga sipil di daerah rawan konflik.

Menham Pigai menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT dan pihak berwenang di Papua Pegunungan. Ia menekankan pentingnya penanganan yang optimal bagi para korban, baik yang meninggal maupun yang mengalami luka-luka. Pernyataan belasungkawa juga disampaikan kepada keluarga korban. Kejadian ini menjadi sorotan utama, mengingat sebagian besar korban berasal dari NTT dan bekerja sebagai tenaga pendidik dan kesehatan di Yahukimo.

Menurut informasi yang diterima, dari tujuh korban, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu dari Sorong, Papua Barat Daya. Keenam korban dari NTT merupakan guru, sementara satu korban lainnya berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat mereka menjalankan tugas mulia di daerah terpencil yang rawan konflik. Pemerintah pusat dan daerah kini fokus pada evakuasi dan perawatan para korban yang terluka.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasca kejadian, koordinasi intensif dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri HAM Pigai secara aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan yang tepat dan cepat bagi para korban. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga sipil, khususnya di daerah rawan konflik seperti Yahukimo.

Pemerintah Provinsi NTT juga turut serta dalam proses evakuasi dan perawatan korban yang berasal dari daerahnya. Kerjasama antar pemerintah daerah ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak.

Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, juga telah memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Ia menyatakan bahwa aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Korban luka-luka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Marthen Indey. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat dan penanganan medis bagi para korban.

Evakuasi Korban dan Kondisi di Lokasi Kejadian

Proses evakuasi korban dilakukan oleh tim gabungan dengan pengamanan ketat. Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III, Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan, menjelaskan bahwa evakuasi di tengah medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata. Koordinasi yang baik antar pihak keamanan menjadi kunci keberhasilan evakuasi.

Tujuh korban berhasil dievakuasi pada Minggu (23/3). Salah satu korban, Rosalina, ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan. Tiga korban lainnya, Vidi, Cosmas, dan Tari, mengalami luka berat, sementara Vanti, Paskalia, dan Irmawati mengalami luka ringan. Kondisi ini menunjukkan betapa brutalnya serangan yang dilakukan oleh KKB.

Evakuasi jenazah dan korban luka dilakukan dengan pengamanan yang ketat karena Distrik Anggruk masih dalam kondisi rawan. Tim evakuasi menghadapi tantangan medan yang sulit dan potensi ancaman dari kelompok bersenjata. Keberhasilan evakuasi ini menunjukkan kerja keras dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan bagi warga sipil di daerah rawan konflik. Pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan dan keamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan, menjadi kunci dalam menangani situasi darurat dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.