Kementerian HAM Awasi Program Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Militer Jabar
Kementerian HAM akan mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat, memastikan program tersebut tidak melanggar HAM dan berjalan transparan.
Jakarta, 6 Mei 2025 - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan akan mengawasi dan memberikan masukan terkait program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menempatkan siswa bermasalah di barak militer untuk menjalani pendidikan khusus. Program yang dimulai 2 Mei 2025 ini melibatkan siswa yang terlibat tawuran, merokok, atau penyalahgunaan narkoba, dengan durasi pendidikan bervariasi, mulai dari dua pekan hingga enam bulan. Inisiatif ini bertujuan membentuk karakter, mental, dan kedisiplinan siswa, dengan dukungan orang tua masing-masing.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan pengawasan akan dilakukan secara intensif. "Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan," ujarnya di kantornya, Selasa. Pengawasan ini akan berlanjut jika program tersebut diadopsi secara nasional.
Pigai menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan publik mengingat program ini menggunakan uang rakyat. Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan di barak tidak melanggar HAM selama tidak melibatkan hukuman fisik seperti pemukulan atau pencubitan. "Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab maka tidak melanggar HAM; dan kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami," tegasnya.
Pengawasan dan Potensi Implementasi Nasional
Kementerian HAM akan memberikan masukan untuk memastikan program ini sesuai dengan nilai-nilai HAM dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jika uji coba di Jawa Barat berjalan sukses, Menteri HAM akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk mengeluarkan peraturan agar program serupa diterapkan di seluruh Indonesia. "Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab," tambah Pigai.
Program ini, menurut Menteri HAM, harus terkontrol dengan baik agar tidak menyalahi HAM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di lingkungan militer tetap berfokus pada pembentukan karakter positif tanpa mengorbankan hak-hak asasi siswa.
Transparansi menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan keterbukaan informasi kepada publik, masyarakat dapat memantau dan menilai efektivitas program serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukannya.
Dampak Positif dan Perluasan Program
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau program di Purwakarta pada Sabtu (3/5), menyatakan bahwa pembinaan karakter di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar. 'Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,' kata Dedi.
Program ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dedi berencana untuk memperluas program ini ke jenjang SLTA dan mencakup remaja yang telah melakukan pelanggaran kedisiplinan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Keberhasilan program ini akan bergantung pada pengawasan yang ketat dari Kementerian HAM dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, dan TNI. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, dan bertanggung jawab.
Evaluasi berkala dan umpan balik dari berbagai pihak akan sangat penting untuk memastikan program ini tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.
Kesimpulan
Program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat merupakan inisiatif yang perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala. Komitmen Kementerian HAM untuk mengawasi dan memberikan masukan, serta transparansi dalam pelaksanaan program, merupakan langkah penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai HAM dan memberikan dampak positif bagi siswa dan masyarakat.
